Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur

0
46
Jembatan Semanggi Jakarta.SP

Pembangunan berbagai jenis infrastruktur selama ini sudah on the right track atau tepat arah sehinga perlu dilanjutkan untuk menyejahterakan rakyat.

Jambipos, Jakarta- Langkah pemerintahan Jokowi membangun berbagai jenis infrastruktur sudah on the right track atau tepat arah. Pembangunan infrastruktur yang selama ini mengemuka dan menjadi lebih sering menjadi bahan pembicaraan adalah jalan tol. Padahal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla juga fokus pada infrastruktur lain seperti telekomunikasi, energi, pertanian, hingga infrastruktur dasar.

Setelah puluhan tahun merdeka, infrastruktur di Indonesia bukan hanya jauh tertinggal melainkan juga tak mampu menarik investasi dalam jumlah signifikan dan mengangkat kesejahteraan rakyat. Akibat minimnya infrastruktur transportasi, biaya logistik menjadi mahal. Hasil pertanian rakyat tidak bisa mendapatkan harga yang baik. Sentra ekonomi tidak tumbuh merata.

Jokowi-JK sadar akan hal itu dan melanjutkan pekerjaan infrastruktur yang mangkrak. Bukan hanya Trans Jawa yang dibangun, melainkan juga Trans Sumatera. Pembangunan proyek Trans Papua yang sudah dimulai sejak era Presiden BJ Habibie baru masif dikerjakan pada 2015 di era Jokowi. Sepanjang 2015-2019, pemerintahan Jokowi menargetkan penyelesaian Trans Papua sepanjang 1.066 km. Dengan demikian, jalan Trans Papua sepanjang 4.330 km di Provinsi Papua Barat dan Papua ditargetkan tembus tahun ini.

Ruas tol Trans Jawa dari Merak di Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur, membentang sepanjang 1.150 km. Dari panjang tersebut, 933 km telah tersambung dari Merak hingga Grati-Pasuruan. Tentu saja tol ini bukan semata pekerjaan Jokowi-JK. Ruas-ruas sebelumnya dibangun pada kurun 1978-2004 sepanjang 242 km serta 2005-2014 sepanjang 75 km.

Dengan tersambungnya ruas tol Trans Jawa dari Merak hingga Grati-Pasuruan pada Desember 2018 lalu maka dari tahun 2015 hingga 2018 pemerintah telah menyelesaikan secara keseluruhan pembangunan 616 km jalan tol.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal menilai kebijakan membangun infrastruktur di era Jokowi sudah pada arah yang benar. Namun, yang juga penting untuk dilihat adalah daya ungkit dari pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan industri.

“Kalau dari sisi arah kebijakan, ini sudah benar. Tinggal masalah prioritas dan evaluasi atas infrastruktur itu sendiri. Meskipun perlu, jangan kemudian lebih banyak membangun jalan tol. Dari temuan empiris, kita melihat jalan tol itu memiliki karakter yang regresif, hanya menguntungkan kalangan menengah ke atas. Artinya harus ada diversifikasi, di mana kemudian infrastruktur tersebut dapat membangun connectivity yang ramah secara lingkungan dan bisa untuk semua. Misalnya pembangunan rel kereta api yang ramah lingkungan dan tidak bias pendapatan,” tambah Fithra.

Transportasi

Terkait infrastruktur transportasi, pemerintah cukup agresif membangun bukan hanya jalan tol dan jalan biasa melainkan juga jalur kereta, jembatan, pelabuhan, maupun bandara.

Transportasi berbasis rel antara lain Sedangkan jalur kereta api, termasuk jalur ganda dan reaktivasi 754,59 km, peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api 413,6 km, light rail transit (LRT) di Sumatera Selatan dan Jakarta, Jabodebek (selesai tahun 2019), dan mass rapid transit (MRT) selesai tahun 2019

Di bidang transportasi udara, pemerintah membangun 10 bandara baru antara lain Bandara Kertajati Jawa Barat, Bandara Ahmad Yani Jawa Tengah, dan Bandara Anambas Kepulauan Riau. Selain itu , merevitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi, dan wilayah perbatasan, serta membuka angkutan udara perintis kargo.

Di bidang transportasi laut membangun 12 pelabuhan, salah satunya Makassar New Port di Sulawesi Selatan, dan delapan lagi diperkirakan selesai pada 2019, serta 10 pelabuhan penyeberangan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menganjurkan agar pemerintah memprioritaskan pembangunan pelabuhan, penambahan armada kapal tol laut, dan terminal peti kemas harusnya lebih diprioritaskan dibanding jalan tol.

Dalam konteks negara maritim moda transportasi yang paling efisien adalah laut. Jalan tol cukup mahal terutama pembebasan lahan. Risiko kebijakan menggenjot pembangunan tol adalah bila tidak ada angkutan barang yang melintas karena tarif tol mahal maka penurunan biaya logistik menjadi sulit tercapai.

Saat ini biaya logistik mencapai 24% dari PDB, salah satu yang membuat daya saing rendah. “Tol yang diisi oleh angkutan penumpang daya dorong keekonominya relatif kecil dibanding tol yang diisi angkutan logistik. Pemerintah ke depan harus fokus pada infrastruktur maritim atau laut. Pelabuhan laut dalam penting dibangun khususnya di luar Jawa. Catatan soal pembiayaan lebih banyak melibatkan swasta di proyek komersial. Share swasta saat ini relatif kecil. Berikan insentif fiskal untuk pemanis swasta yang masuk ke infrastruktur. Terakhir pemerintah bisa membantu proses percepatan pembebasan lahan sehingga biaya bagi swasta tidak membengkak,” katanya, Jumat (15/2/2019).

Pembangunan infrastruktur di Indonesia belum memprioritaskan infrastruktur konektivitas laut. Hal ini terlihat dari data lima proyek terbesar di mana energi dengan 11 proyek senilai US$ 89,9 miliar, listrik dengan 1 program (US$ 76,7 miliar), jalan dengan 69 proyek (US$ 49,7 miliar), kereta api dengan 16 proyek (US$ 29,2 miliar), dan Special Economic Zones (SEZ) senilai US$ 31 miliar.

Telekomunikasi

Pembangunan infrastruktur konektivitas mencakup juga bidang telekomunikasi. Empat tahun memerintah, Jokowi-JK beserta jajarannya mengklaim telah melakukan percepatan pengembangan jaringan termasuk percepatan adopsi teknologi 4G sejak 2015.

Sampai saat ini penyebaran jaringan 4G berkembang signifikan hingga mencapai 73% seluruh kawasan Indonesia. Hampir semua kota atau 97% sudah tercakup jaringan ini.

Menurut Menkominfo Rudiantara, percepatan pengembangan jaringan bukan semata untuk mengatasi kendala ketersambungan telekomunikasi melainkan turut mendorong percepatan ekonomi digital di seluruh kawasan.

Jangkauan menyeluruh menjadi target pemerintah sehingga tidak ada wilayah yang dianaktirikan. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (Bakti) sudah membangun base tranceiver station (BTS) di 855 lokasi di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar.

Tahun ini pemerintah menargetkan semua wilayah 3T dapat menikmati kecepatan internet broadband melalui proyek Palapa Ring. Wilayah-wilayah yang tidak terjangkau BTS maupun jaringan fix broadband, atau tidak dimasuki oleh operator telekomunikasi, maka Bakti mengupayakan dengan memberikan akses melalui satelit. Saat ini sudah sekitar 2.787 lokasi yang dijangkau satelit.

Proyek Palapa Ring mencakup Paket Barat, Tengah, dan Timur. Ketiga paket proyek ini ditargetkan akan mulai beroperasi dan komersialisasi pada pertengahan 2019 ini. Hingga Januari 2019, Paket Barat dan Tengah sudah 100% selesai dan bahkan beroperasi. Tinggal Paket Timur yang belum rampung. Akhir tahun lalu pengerjaan sudah mencapai 90%.

Proyek Palapa Ring Tengah meliputi jaringan kabel serat optik sepanjang 2.995 kilometer melintasi 17 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Energi

Pembangunan berbagai infrastruktur minyak dan gas (migas) bertujuan mewujudkan kedaulatan energi dalam program Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK. Berdasarkan paparan 4 tahun kinerja Jokowi, disebutkan bahwa infrastruktur migas antara lain penyediaan energi listrik untuk program listrik 35 GW, pembangunan transmisi dan distribusi gas, pembangunan jaringan gas rumah tangga, pembangunan storage unit, pembangunan kilang minyak, dan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (BBG).

Untuk pertama kalinya anggaran ESDM menggunakan 56% di antaranya untuk belanja infrastruktur rakyat. Alhasil, pembangunan jaringan gas perkotaan dan saluran ke rumah terus melonjak dari 200.000 pada 2014 menjadi 462.930 sambungan jaringan gas rumah tangga pada 2018.

Kementerian ESDM juga menggencarkan program pra elektrifikasi di kawasan 3T. Tercatat Rp1,5 triliun APBN 2018 dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur energi berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

Angaran itu antara lain digunakan untuk pembangunan infrastruktur Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dan pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTM).

Menyebut daerah 3T antara lain PLTM di daerah Oksibil dan Ilaga, Papua, penerangan jalan umum di 17.640 titik yakni Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.

Pertanian dan Air Baku

Pembangunan infrastruktur juga ditujuan untuk ketahanan pangan. Dalam hal ini sentuhannya lebih banyak ke bidang pertanian dan kebutuhan dasar yakni air bersih.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus meningkatkan jumlah tampungan air melalui pembangunan embung di seluruh Indonesia.

Pada 2018, jumlah embung yang dibangun Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 103. Dengan tambahan tersebut maka sejak 2015 hingga 2018 telah terbangun sebanyak 949 unit embung.

Dimensi embung bervariasi dengan kapasitas tampung antara 1.000-500.000 m3 dan kedalaman di bawah 15 meter. Embung dibangun untuk masyarakat yang masih kesulitan memperoleh air bersih. Selain untuk irigasi keberadaan embung juga untuk konservasi air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku.

Dalam empat tahun masa kepemimpinan Jokowi-JK terdapat 43 bendungan yang telah dibangun melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hingga 2019, ditargetkan akan terbangun 65 bendungan di seluruh Indonesia dengan kapasitas tampung sebesar 2,11 miliar meter kubik.

Kementerian ini juga merekonstruksi beberapa waduk menjadi bendung Daerah Irigasi (DI). Segala upaya itu dimaksudkan demi menjaga penyaluran air ke area persawahan yang jadi sumber ketahanan pangan nasional.

Ekonom Universitas Surakarta, Agus Trihatmoko menuturkan, infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi yang telah digenjot pada era pemerintahan Jokowi dinilainya sudah tepat, karena infrastruktur tersebut akan menggerakkan peningkatan ekonomi pertanian yang dimaksudkan untuk kehidupan ekonomi kelas menengah bawah.

Namun ia menilai pembangunan jalan tol dan bandara-bandara atau lainnya terkesan dipaksakan, mengingat bahwa sumber dananya berasal dari utang luar negeri. Menurutnya, pola pembangunan infrastruktur khususnya untuk jalan tol dengan pendanaan utang sangat membebani ekonomi nasional atau APBN ke depan. Peran pihak korporasi swasta selama ini pun dinilai tidak adil, karena mengabaikan kepemilikan publik, serta BUMN dan BUMD. “Swasta lebih dominan dan imbasnya mereka membutuhkan akselerasi return on investment (ROI) dengan cara menetapkan tarif yang relatif mahal. Suka atau tidak suka pihak pemerintah terdikte untuk menyetujui tarif pintu tol yang semakin mahal,” katanya.

Sementara, infrastruktur waduk dan irigasi akan memiliki dapat positif dan langsung terhadap penyerapan tenaga kerja setempat. Sedangkan jalan tol masih sulit untuk menyerap tenaga kerja dalam waktu menengah karena industri belum tergerak berinvestasi pada titik-titik daerah baru. Jika pun itu ada, kebanyakan adalah pemindahan lokasi perusahaan untuk mencari biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Kemudahan konektivitas antardaerah dari infrastruktur sekarang akan memiliki dampak pada sirkulasi komoditas antar daerah dari satu ke yang lain, selagi daerah tersebut telah siap menghasilkan produk unggulan mereka.

Soal dampak, Fithra menilai kebijakan pembangunan infrastruktur memang tidak bisa langsung terlihat signifikan terutama dalam mendorong perekonomian. “Secara lokal, proyek-proyek infrastruktur memang sudah kelihatan dampaknya. Tetapi dalam konteks nasional, saat ini belum begitu kelihatan. Tetapi memang butuh waktu, tidak bisa instan,” kata Fithra Faisal, Jumat (15/2/2019).

Menyinggung pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui utang, menurut Fithra hal itu masih dalam batas yang wajar, apalagi utang tersebut digunakan untuk hal-hal produktif.

“Harus dilihat dulu, kita berutang untuk apa. Masalahnya kan di sektor industri, ada current account defisit di mana salah satunya karena kinerja ekspor yang buruk. Kenapa buruk? Karena kinerja industri. Kenapa industri buruk? Karena masalah infrastruktur. Makanya kemudian pembangunan infrastruktur dianggap perlu. Kalau memang harus berutang karena tidak ada uangnya, saya rasa ini wajar karena tujuannya kan untuk meningkatkan produktivitas. Yang penting, utangnya berada dalam batas normal dan bisa dikembalikan,” paparnya.

Merujuk laporan World Bank, Fithra mengatakan, BUMN memang terlalu terbebani dalam pembangunan infrastruktur ini, sehingga ke depannya ia berharap harus lebih banyak melibatkan pihak swasta.

“Keterlibatan BUMN ini memang tidak bisa dihindarkan juga, karena kan dalam beberapa kasus kita butuh membangun infrastruktur yang mana swasta tidak mau masuk. Ke depan, harus lebih banyak lagi mengundang swasta, banyak melakukan alternatif pembiayaan yang selama ini masih terbatas,” katanya.

Bagaimana pun juga memacu pembangunan infrastruktur adalah langkah tepat, salah satunya, karena memang Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga. Menurut pemeringkatan Logistic Performance Index (LPI), Indonesia pada 2018 berada di ranking 46, sementara Malaysia 41, Vietnam 39, dan Thailand 32.

Sementara itu menurut ekonom dari CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susanto, diskusi tentang perlu tidaknya pembangunan infrastruktur tidak bisa dihadapkan dengan masalah pembiayaan infrastruktur melalui utang. Sebab keduanya merupakan hal yang berbeda untuk dikaitkan.

“Selama ini kan kelirunya itu disebut tidak perlu infrastruktur karena utang, atau sebaliknya. Menurut saya keliru karena ini dua hal yang berbeda. Kalau mau diperdebatkan, harus jadi diskusi tersendiri,” katanya.

Namun, ia sepakat bahwa pembangunan infrastruktur memang diperlukan, meskipun ada satu dua kasus yang perlu dievaluasi. Sebab infrastruktur itu memiliki banyak ragam, mulai dari jalan, bendungan, bandara, dan banyak jenis lainnya.

“Infrastruktur ini diperlukan, tetapi memang evaluasi case by case diperlukan untuk memastikan setiap pembangunan infrastruktur sesuai keperluan dan dilakukan dengan cara terbaik, mulai dari proses hingga biaya. Misalnya seberapa besar keperluan infrastruktur tersebut untuk kasus tertentu. Contohnya saja LRT di Palembang, jadi pembangunannya tidak benar-benar didasarkan pada keperluan yang detail. Namun di tempat lain, misalnya di Yogyakarta, pembangunan bandara sudah sangat mendesak. Jadi kalau ingin memperdebatkan pembangunan infrastruktur, tidak bisa dilihat secara umum, harus kasus per kasus,” ujarnya.(*)

Sumber: Suara Pembaruan

LEAVE A REPLY