H Syarif Fasha dan Erwin Jaya “Setali Tiga Uang” Soal Tipu Muslihat Kenaikan Tarif

0
571
Orasi massa Aliansi Masyarakat Kota Jambi menggugat  tarif air bersih PDAM Tirta Mayang Kota Jambi saat berunjuk rasa di  Bundaran Tugu Keris Siginjai Kotabaru Kota Jambi, Rabu (13/3/2019) pagi.Foto Asenk Lee Saragih

Jambipos, Jambi-Walikota Jambi H Syarif Fasha dan Dirut PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Erwin Jaya Zuhcri merupakan “setali tiag uang” soal kenaikan 100 persen tarif air PDAM Tirta Mayang Kota Jambi. Bahkan keduanya sudah dijadikan tergugat dan sudah kali ketiga mangkir dalam sidang gugatan kenaikan tarif air PDAM di Pengadilan Negeri Jambi.

Ada indikasi persekongkolan Walikota Jambi H Syarif Fasha dengan Dirut PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Erwin Jaya Zuhcri untuk mencari keuntungan kelompok dari kenaikan tariff air tersebut. Bahkan pihak DPRD Kota Jambi juga tidak dilibatkan dalam penerapan kebijakan soal kenaikan tariff air tersebut.

Fakta hukum Peraturan Walikota (Perwal) Jambi No 45 Tahun 2018 diduga cacat hokum. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif air minum, Pasal 3 Ayat 1 Huruf (a) yang berbunyi Penetapan Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sam-sama dengan upah minimum provinsi, serta tidak melampaui 4 persen dari pendapatan masyarakat pelanggan.

Disini jelas UMK Provinsi Jambi Rp 2.600.000, persentasenya sangat jauh berbeda dari Perwal tersebut. Kemudian dalam pasal 26 Ayat 2 Huruf (f) yang berbunyi” Kajian dampak kenaikan beban perbulan kepada kelompok-kelompok pelanggan. Sejauh ini yang diketahui bersama bahwa pihak PDAM Tirta Mayang Kota Jambi tidak pernah melakukan kajian.

Baca: Membongkar Tipu Muslihat Kenaikan Tarif PDAM

Pasal 27 Ayat 5 dalam hal kepala daerah memutuskan tariff lebih kecil dari usulan tariff yang diajukan Direksi sebagai mana dimaksud pada Ayat 4, yang mengakibatkan tariff rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutupi kekurangannya melalui APBD. Dalam hal ini Pemkot Jambi bisa memberikan subsidi kepada masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, tiga tuntutan rakyat yakni turunkan tarif PDAM segera, cabut Perwal 45 Tahun 2018, DPRD Kota Jambi segera gunakan hak angket terkait kenaikan tariff PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.

Demikian isi orasi massa Aliansi Masyarakat Kota Jambi menggugat  tarif air bersih PDAM Tirta Mayang Kota Jambi saat berunjuk rasa di  Bundaran Tugu Keris Siginjai Kotabaru Kota Jambi, Rabu (13/3/2019) pagi.

Siswa Ghandi selaku Ketua Kordinator Aliansi Masyarakat Kota Jambi mengatakan, massa Aliansi Masyarakat Kota Jambi melakukan long march pada Rabu pagi sekitar Pukul 09:00 Wib hingga selesai. Titik kumpul massa telah disepakati pada bundaran Tugu Keris Siginjai dan di akhiri di halaman Rumah Dinas Wali Kota Jambi.

Disebutkan, mengenai rute long march pagi berawal dari bundaran Keris Siginjai, kemudian Kecamatan Kotabaru, Kelurahan Beringin, Thehok, Talang Banjar, Pasar Jambi, Broni, Telanaipura dan berakhir di depan Rumah Dinas Wali Kota Jambi H Syarif Fasha.

“Gerakan alainsi masyarakat Kota Jambi merupakan gerakan sosialisasi menghimbau kepada masyarakat Kota Jambi dan seluruh pelanggan PDAM untuk ikut bersama-sama berjuang dan mendesak Pemerintah Kota Jambi agar menurunkan tarif PDAM. Kita sama rasakan saat ini yang sangat terkesan memeras rakyat,” kata Ghandi.

Disebutkan, undangan resmi secara terbuka kepada seluruh masyarakat Pelanggan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi untuk hadir pada aksi damai  pada tanggal 18 Maret 2019 akan dating. Dengan tuntutan yang sama adalah turunkan tarif PDAM Jambi yang mencekik masyarakat Kota Jambi. “Kita berharap kepada masyarakat mari kita sama-sama berjuang demi untuk kepentingan kita bersama,” katanya. (JP-Lee)

 

LEAVE A REPLY