Membiayai Pengeluaran Lewat Pencetakan Uang Pengaruhi Nilai Tukar Rupiah

0
310

Oleh: Afryan Sevtriadi

Jambipos-Pada era modern sekarang ini, harga kebutuhan pokok yang tinggi merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan tingginya harga kebutuhan pokok tentunya akan mendorong harga-haga kebutuhan yang lain juga ikut naik, seperti elektronik, pakaian dan kebutuhan lainnya. Bukan hanya masyarakat, Pemerintah juga melakukan pengeluaran atau belanja untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pengeluaran pemerintah yang besar juga harus dibarengi dengan pendapatan yang besar, ketika pendapatan lebih besar daripada pegeluaran maka akan terjadi surplus Anggaran, namun sebaliknya ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan maka akan terjadi defisit Anggaran.

Namun faktanya, pendapatan yang diperoleh Negara baik lewat pajak maupun lewat PNBP masih belum cukup untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang besar sehingga terus menambah saldo Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia.

Posisi Utang Luar Negeri Indonesia sampai pada akhir kuartal IV-2018 tercatat US$ 376,8 miliar atau sekitar Rp 5.275,2 triliun (kurs Rp 14.000/dolar AS).

Dengan jumlah Utang Luar Negeri yang besar, pemerintah terus berusaha agar pendapatan yang diperoleh dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan.

Cara lain yang sedang dilakukan pemerintah agar tidak menambah saldo utang luar negeri adalah dengan melakukan penghematan anggaran agar defisit anggaran dapat dihindari. Pemerintah dapat mendanai belanja/ pengeluarannya dalam tiga cara : Pertama, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan melalui pajak; Kedua, pemerintah dapat meminjam dari masyarakat dengan menjual obligasi pemerintah; Ketiga, pemerintah dapat dengan mudah mencetak uang.

Setiap orang pasti pernah berpikir bahwa untuk membiayai pengeluaran pemerintah adalah hal yang mudah yaitu dengan melakukan pencetakan uang sebanyak-banyaknya dan semua perkara akan selesai. Namun ternyata, pemikiran tersebut merupakan hal yang salah besar.

Dengan mencetak uang untuk mendanai pengeluaran, pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar. Kenaikan jumlah uang beredar, pada gilirannya, menyebabkan inflasi. Dan mencetak uang untuk meningkatkan penerimaan adalah seperti menetapkan pajak inflasi.

Dalam proses peredaran uang, negara memberikan kewenangan penuh atas institusi yang berwenang, dalam hal ini Bank central menjadi wadah sirkulasi peredaran uang yang independen dan terbebas dari intervensi pemerintah.

Di indonesia misalnya intitusi itu bernama Bank Indonesia (BI), hal itu dipertegas melalui Undang-undang No 23 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang independensi BI. Dalam Teori kuantitas uang menyatakan bahwa bank sentral, yang mengontrol jumlah uang beredar, memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi.

Jika bank sentral menjaga jumlah uang beredar stabil, tingkat harga akan stabil. Dan sebaliknya jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, tingkat harga akan meningkat dengan cepat. Kenaikan harga-harga secara menyeluruh dalam suatu perekonomian dapat menyebabkan terjadinya inflasi.

Berbelihan dalam mencetak uang sangat mempengaruhi inflasi yang nantinya juga akan berdampak terhadap melemahnya nilai tukar rupiah. Melemahnya nilai tukar rupiah ini, dapat menyebabkan dampak negatif kepada para pelaku ekonomi, terutama para pengusaha yang melakukan impor.

Hal ini disebabkan karena para importir membutuhkan biaya yang lebih besar untuk membeli barang produksi yang biasanya digunakan untuk mengahasilkan barang di dalam negeri. Dengan tingginya biaya perolehan bahan produksi inilah yang selanjutnya menyebabkan harga barang dalam negeri menjadi naik.

Pelemahan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh isu-isu ekonomi, yaitu pemerintah terus berusaha meyakinkan para investor agar melakukan invesatasi langsung sehingga pembangunan yang tengah gencar dilakukan dapat dengan segera dimulai dan diselesaikan. Namun, upaya melakukan investasi ini masih terhambat oleh sentimen pasar yang negatif terhadap Indonesia.

Selain itu dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah adalah adanya ancaman PHK kepada para buruh disebabkan naiknya biaya produksi. Dengan demikian akan menambah jumlah tingkat pengangguran yang ada di Indonesia, padahal untuk mengurangi persentase tingkat pengangguran pemerintah masih mengalami kesulitan.

Indonesia berada pada posisi tertinggi di antara Negara-Negara ASEAN dengan presentase tingkat pengangguran 5,34% disusul Filiphina pada posisi kedua dengan 5,2% dan Malaysia pada posisi ketiga dengan 3,2%. Selanjutnya, melemahnya nilai tukar rupiah juga sangat merugikan bagi para pegawai dengan upah tetap atau buruh kontrak.

Hal ini karena upah yang mereka dapatkan tetap padahal biaya yang mereka keluarkan untuk membeli kebutuhan mengalami kenaikan harga dari tahun ke tahun, sehingga pendapatan yang biasanya dapat mereka sisihkan untuk tabungan menjadi berkurang atau bahkan tidak bersisa disebabkan pemenuhan harga kebutuhan yang lebih tinggi.

Jika hal ini terus terjadi maka akan menyebabkan daya beli masyarakat terhadap suatu barang akan berkurang karena jumlah uang yang sama pada tahun lalu tidak dapat membeli barang yang sama pada tahun ini, hal ini menyebabkan mata uang rupiah terdepresiasi.

Oleh sebab itu, ketika pemerintah hendak membiayai belanja dengan melakukan pencetakan uang, pemerintah harus berhati-hati agar jangan sampai jumlah yang beredar terlalu besar dan nantinya menyebabkan inflasi. Inflasi yang tinggi atau diistilahkan dengan hiperiflasi menjadi hal yang sangat menakutkan bagi suatu Negara, karena dengan tingginya inflasi dapat menyebabkan suatu Negara menjadi tidak memiliki kekuatan dengan lonjakan harga yang melambung tinggi ditambah lagi dengan melemahnya nilai tukar terhadap mata uang Negara tersebut.

Sebagai contoh Negara Zimbabwe mengalami Hiperinflasi sejak tahun 2009 sehingga menyebabkan nilai tukar mata uang Negara tersebut menjadi sangat rendah dan menjadi yang terburuk di dunia, nilai tukar 1 USD Amerika sama dengan 35 kuardilium (35.000.000.000.000.000) dolar Zimbabwe dan tingkat inflasi harian Negara ini mencapai 98 % sehingga membuat harga berubah dua kali lipat setiap 25 jam.

Sebagai contoh kondisi nilai tukar mata uang yang buruk menyebabkan uang dengan nilai sebesar 100 triliun hanya cukup untuk membayar ongkos bus saja di Negara Zimbabwe.
Pelemahan nilai mata uang rupiah lebih dalam ketimbang mata uang ringgit Malaysia yang hanya turun 2,46 persen sejak awal tahun 2018. Selain itu, mata uang baht Thailand yang hanya turun 0,77 persen sejak awal tahun 2018. Hal itu berdasarkan data Bloomberg.

“Kelemahan kita transaksi berjalan, ekspor kita memang tidak tumbuh secepat impor kita, pada waktu ekonomi pelan-pelan pulih, impor kita meningkat lebih cepat dari ekspor, 90 persen bahan baku dan modal. 10 persen barang konsumsi,” ujar Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, pada Rabu 5 September 2018.

Keadaan-keadaan diatas tentunya membuat banyak pihak menjadi khawatir, karena jika hiperinflasi benar terjadi tentunya akan berdampak buruk bagi Indonesia dan perekonomian Indonesia dan ditakutkan kejadian yang menimpa Negara seperti Zimbabwe juga terjadi pada Negara Indonesia.

Sebaliknya, kejadian tersebut juga membuat banyak pihak mengharapkan agar nilai tukar rupiah terhadap dollar kembali menguat bahkan dapat seperti pada tahun 2012 yang mencapai kisaran Rp. 9000. Sehingga harga bahan kebutuhan pokok masyarakat dapat terjangkau dan tidak naik secara drastis seperti yang terjadi saat ini dan tingkat PHK dapat diminimalisir sekecil mungkin.(JP-Penulis Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN) 

LEAVE A REPLY