Polda Jambi dan BPN Teken MoU Pemberantasan Pidana Agraria

0
100
Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Jambi melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Polda Jambi dalam hal pemberantasan tindak pidana agrarian di Provinsi Jambi. Penandatanganan MoU itu dilaksakan Pejabat BPN Provinsi Jambi dengan  Direktur Kriminal Umum, AKBP Edi Faryadi, di Swissbell Hotel Jambi, Rabu (10/4/2019). Foto Humas

Jambipos, Jambi-Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Jambi melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Polda Jambi dalam hal pemberantasan tindak pidana agrarian di Provinsi Jambi. Penandatanganan MoU itu dilaksakan Pejabat BPN Provinsi Jambi dengan  Direktur Kriminal Umum, AKBP Edi Faryadi, di Swissbell Hotel Jambi, Rabu (10/4/2019).

Kapolda Jambi Irjen Pol Drs Muchlis AS MH melalui Direktur Kriminal Umum, AKBP Edi Faryadi mengatakan, 4 wilayah di Provinsi Jambi menjadi titik rawan dalam pemalsuan surat tanah. Diantaranya Kota Jambi, Batanghari, Muarojambi dan Kabupaten Sarolangun.

Disebutkan, untuk Kota Jambi, kasus pemalsuan surat tanah sebanyak 11 kasus, untuk penyerobotan tanah berjumlah 6 kasus. Kemudian, Kabupaten Batanghari pemalsuan surat tanah sebanyak 8 kasus.

Selanjutnya, Kabupten Muarojambi pemalsuan surat tanah sebanyak 5 kasus. Selain itu Kabupaten Sarolangun 5 kasus dan Kabupaten Tanjungjabung Timur 8 kasus penyerobotan tanah serta Kabupaten Bungo 11 kasus.

AKBP Edi Faryadi mejelaskan, dalam kasus pemalsuan surat tanah yang banyak terjadi ditemukan surat perjanjian jual beli palsu, surat wasiat palsu, fatwa waris palsu, girik, kekitir palsu dan surat keterangan pejabat bahwa tidak dalam sengketa.

“Ada juga pembuatan sertifikat palsu untuk menipu anggunan di Bank. Selain itu juga terjadi pemalsuan blanko, pemalsuan cap dan tanda tangan serta surat asli dirubah huruf,” katanya.

Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat, sebelum melaksanakan jual beli tanah agar selalu berhati-hati, sehingga tidak terjerat oleh hukum.(JP-Lee)

LEAVE A REPLY