Link Berita Sulit Dijadikan Bukti Pelanggaran Pilpres

0
65
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kedua kanan) bersama Penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo (kanan) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. SP/Joanito De Saojoao.

Jambipos, Jakarta- Pakar Hukum Indriyanto Seno Adji menilai, dalam sistem proses peradilan, bukti link atau tautan berita masih belum bisa dijadikan dasar pembuktian adanya pelanggaran. Lampiran link berita masih membutuhkan pembuktian terkait akurasi kebenarannya.

Indriyanto berkomentar terkait tim Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang mengajukan link berita sebagai salah satu bukti mereka dalam pengajuan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dalam sistem proses peradilan, bukti link berita ini masih memerlukan pembuktian akurasi kebenaran tidaknya. Jadi tidak bisa diartikan secara faktual sebagai kebenaran bukti hukumnya,” kata Indriyanto Seno Adji, di Jakarta, Sabtu (8/6/2019).

Menurutnya, alasan-alasan dan link berita dalam permohonan yang diajukan, yakni seperti adanya penyalahgunaan penyelenggaraan pemilu dengan menggunakan institusi Polri bukanlah alasan dan obyek yang diisyaratkan sebagai sengketa Pilpres.

“Khususnya tentang masalah selisih perhitungan suara yang signifikan. Alasan-alasan yang diajukan tidak menjadi obyek sengketa Pilpres dan MK tidak akan menerima alasan-alasan permohonan yang mengandung di dalamnya unreasonable process,” ungkapnya.

Menurut Indriyanto, jika tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga masih mengandalkan link berita sebagai penguat adanya pelanggaran, maka dirinya meyakini akan ada kendala hukum yang dihadapi. “Jadinya, kendala hukum akan ditemui oleh Tim Kuasa Hukumnya,” ucapnya.

Seperti diketahui, MK telah menerima permohonan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandiaga. Selanjutnya pada 11 Juni 2019 mendatang, MK akan melakukan verifikasi dari dokumen tersebut untuk kemudian dicatat dalam buku registrasi perkara konsitusi.

Dalam gugatan, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi pun melampirkan surat kuasa ditambah 51 bukti. Pada berkas bukti yang disampaikan telah dirinci sehingga dapat memenuhi persyaratan formal.

Kendati demikian, dari salinan permohonan gugatan yang disampaikan ke MK diketahui tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga masih mengandalkan bukti tautan (link) sejumlah pemberitaan di media online. Tautan tersebut dilampirkan untuk memperkuat sejumlah dalil akan dugaan kecurangan sistematis, terstruktur, dan masif yang dialamatkan ke pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf).

Di dalam bukti P36 yang dilampirkan, misalnya. Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga melampirkan pemberitaan yang telah dimuat di Beritasatu.com berjudul Jokowi Percepat Penyaluran PKH di 2019 yang dimuat pada 3 Desember 2018 lalu (https://www.beritasatu.com/nasional/525769/jokowi-percepat-penyaluran-pkh-di-2019)

Tidak hanya itu, kuasa hukum Prabowo-Sandiaga juga melampirkan sejumlah pemberitaan media online nasional. Di antaranya seperti yang ada di dalam bukti P12 dalam pemberitaan berjudul Polisi diduga mendata kekuatan dukungan capres hingga ke Desa yang dimuat CNNIndonesia (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190326180617-32-380911/polisi-diduga-mendata-kekuatan-dukungan-capres-hingga-ke-desa).

Selain itu juga ada puluhan pemberitaan media online yang menghiasi pokok gugatan ke MK. Setidaknya ada puluhan bukti pemberitaan media online yang dilampirkan untuk menguatkan tudingan kecurangan yang sudah dilakukan.

Berikut sejumlah link berita yang dijadikan bukti gugatan kubu Prabowo ke MK :

Bukti P12
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190326180617-32-380911/polisi-diduga-mendata-kekuatan-dukungan-capres-hingga-ke-desa

Bukti P14
https://www.tempo.co/amp/1143610/bawaslu-pose-jari-luhut-dan-sri-mulyani-bukan-pelanggaran-pemilu

Bukti P15
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4338701/dukung-sandiaga-kades-di-mojokerto-dituntut-1-tahun-masa-percobaan

Bukti P31
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190107184954-32-359091/pose-2-jari-di-acara-gerindra-anies-terancam-3-tahun-penjara

Bukti P16
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190312202425-32-376677/bawaslu-setop-kasus-15-camat-makassar-deklarasi-dukung-jokowi

Bukti P20
https://amp.kompas.com/regional/read/2019/04/09/17192381/12-kepala-daerah-di-sumbar-deklarasi-dukung-jokowi-maruf

Bukti P29
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180824175643-32-324751/bawaslu-tak-masalah-jokowi-gaet-tni-polri-sosialisasi-capaian

Bukti P31
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190212173821-20-368608/ksp-sebut-jokowi-perintahkan-menteri-pamer-keberhasilan

Bukti P35
https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/11/27/12554491/blak-blakan-jokowi-akui-kebut-infrastruktur-untuk-pemilu-2019

Bukti P36
https://www.beritasatu.com/nasional/525769/jokowi-percepat-penyaluran-pkh-di-2019

Bukti P43
https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20181207170615-532-351938/gaji-pns-bakal-naik-mulai-april-januari-maret-dirapel

Bukti P46
https://tirto.id/peresmian-mrt-agenda-publik-yang-jadi-ajang-politik-dkbj

Sumber: Suara Pembaruan

LEAVE A REPLY