Keuntungan UMKM Mengikuti Business Development Service (BDS) dari DJP

0
136
ILUSTRASI-Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso (tengah) bersama Direktur Astra yang dalam hal ini juga merupakan Director in Charge Astra Financial, Suparno Djasmin (ketiga dari kanan) serta CEO Asuransi Astra, Rudy Chen meninjau produk umkm binaan pesantren dan OJK seusai peresmian Bank Wakaf Mikro (BMW) ketiga di Pondok Pesantren As’ad ,Olak Kemang,Danau Tik, Jambi Rabu (3/4). Dukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, PT Astra International Tbk (Astra) berkolaborasi dengan Asuransi Astra, salah satu lembaga jasa keuangan Astra Financial, resmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren As’ad, Jambi. Peresmian BWM ketiga Grup Astra ini dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso beserta Direktur Astra yang dalam hal ini juga merupakan Director in Charge Astra Financial, Suparno Djasmin, didampingi oleh CEO Asuransi Astra, Rudy Chen.

Oleh: Donna Juniyanto

 Jambipos-Setiap instansi baik pemerintah maupun swasta pasti memiliki rencana strategis untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan DJP, Direktorat jenderal Pajak memiliki beberapa Rencana Strategis yang menjadi acuan dalam menetapkan setiap kebijakan yang akan diambil. Salah satu inisiatif strategisnya adalah menjangkau sektor informal melalui pendekatan end-to-end. Dalam inisiatif strategis tersebut dijelaskan , Mayoritas pelaku sektor informal adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peranan yang cukup penting bagi perekonomian yang tentunya memiliki potensi penerimaan pajak.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga saat ini, UMKM memegang porsi hingga 65 persen dari sisi jumlah pelaku usaha dalam perekonomian di Indonesia, tapi dari sisi jumlah pembayar pajak yang aktif, baru mencapai 1,8 juta UMKM. Kontribusi penerimaan pajak pada 2018 dari sektor UMKM berada dikisaran Rp5,7 triliun atau masih sangat minim apabila dibandingkan dengan total penerimaan perpajakan nasional yang mencapai sebesar Rp1.500 triliun

Salah satu program yang sedang dijalankan oleh DJP adalah Business Development Service (BDS). Tanggal 30 April 2019, disaksikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan, menandatangani perjanjian kerjasama terkait pembinaan UMKM dengan para pimpinan dari 27 instansi yang terdiri dari 21 Badan Usaha Milik Negara, dan enam instansi lainnya. Perjanjian tersebut mencakup pemberian pelatihan dan bimbingan terkait perpajakan dalam program pembinaan UMKM yang diselenggarakan oleh para instansi tersebut.

Pada  dasarnya BDS bukanlah program baru dari DJP. Program ini sudah diluncurkan sejak tahun 2015, tetapi belum dilaksanakan secara optimal. Baru sekitar tahun 2018 program ini mulai digalakan dan dijalankan secara utuh oleh seluruh unit DJP.

Program BDS adalah salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (awareness), keterikatan (engagement), dan kepatuhan (compliance) terhadap pajak. Sasaran program BDS adalah Wajib Pajak UMKM.

Materi yang disampaikan dalam proram BDS berupa materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta pembinaan UMKM. Materi yang cukup populer sekarang ini adalah tentang financial planning dan kiat bisnis digital marketing.

Materi financial planning penting bagi para UMKM karena setiap pengusaha tidak bisa menyepelekan penghitungan modal, sumber pendanaan, dan aktiva yang digunakan untuk kegiatan usaha. Sementara itu, di era serba digital seperti sekarang ini dibutuhkan kemampuan untuk memanfaatkan peluang bisnis melalui digital marketing. Saat seseorang menjalankan usaha seperti berdagang, tidak bisa seperti dahulu lagi, yang membuka toko lalu menunggu pelanggan datang.

Sekarang, Pengusaha UMKM dapat memanfaatkan media sosial untuk memasarkan dan menjual produk dagangannya. Dengan berdagang melalui media sosial masyarakat akan memiliki pasar yang tidak terbatas, dan kemungkinan barangnya terjual akan semakin besar. Pembekalan materi ini sungguh sangat menguntungkan bagi para UMKM khususnya UMKM yang baru akan menjalankan usahanya. Materi ini dapat menjadi bekal bagi UMKM dalam mengarungi dunia usaha.

Seperti kata peribahasa bulan naik, matahari naik yang berarti mendapat untung disana sini. Keuntungan bagi UMKM tidak hanya berhenti disitu. Pemerintah sejak pertengahan tahun 2018 telah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 atau biasa disebut PP 23. PP 23 mempunyai inti tarif pajak bagi WP yang memiliki peredaran usaha tertentu yang semula 1% sesuai PP 46 kini berubah menjadi 0,5% dengan beberapa perubahan lainnya.

Penurunan tarif pajak ini diharapkan dapat meningkatkan gairah UMKM dalam mendapatkan keuntungan. Dengan tarif pajak yang lebih kecil diharapkan UMKM dapat dengan jujur melaporkan penghasilannya serta rutin dan teratur melakukan kewajiban perpajakannya.

BDS mempunyai keuntungan dari 2 sisi, yaitu sisi UMKM dan sisi DJP. Dari sisi UMKM Program BDS ini jelas menguntungkan, pertama karena mereka dapat menambah wawasan baru baik itu tentang perpajakan maupun dunia usaha. Kedua, UMKM dapat meningkatkan kapasitas mereka sendiri dengan mendapatkan skill baru dari program BDS ini. Ketiga, berupa bertambahnya relasi. Ko bisa ? Pada saat melaksanakan program BDS, DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak bekerjasama dengan instansi tertentu mengundang banyak UMKM untuk berkumpul dalam sebuah forum penyuluhan.

Disana akan berkumpul para pelaku UMKM dengan berbagai macam bidang usaha. Mereka dapat saling bertukar informasi dan kunci kesuksesan kepada rekan-rekan lainnya. Biasanya Seorang pengusaha yang sukses akan dijadikan sebagai seorang narasumber untuk bisa berbagi tips maupun bercerita tentang jalan keberhasilannya.

Selanjutnya, UMKM dibimbing agar memiliki masa usaha yang berkesinambungan dan terus bertahan dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil sekalipun. Dengan program tersebut diharapakan dapat menghantarkan UMKM “naik kelas” menjadi  perusahaan formal yang besar bukan hanya di tingkat daerah, melainkan nasional bahkan internasional.

Keuntungan Program BDS dar sisi DJP yang pertama adalah menambah jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar. Dengan terdaftarnya UMKM hal ini akan mengubah UMKM dari sektor informal menjadi sektor formal. Basis data DJP pun akan semakin baik dan dapat dilakukan pemetaan wilayah berdasarkan jenis usahanya.

Keuntungan kedua yang didapat DJP adalah bertambahnya realisasi penerimaan pajak. WP UMKM yang telah dibina dengan baik akan memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai mana mestinya.  Ketiga, BDS akan membuat WP dapat menjalankan usahanya dengan baik, Usaha yang berjalan baik akan meningkatkan perekonomian diwilayah sekitar tempat usaha tersebut.

UMKM dapat menyerap tenaga kerja sekitar sehingga angka pengangguran akan berkurang, angka pengangguran berkurang membuat perekonomian semakin baik. Selanjutnya DJP dapat melakukan pengawasan kepada WP dengan mudah. Yang terakhir adalah menjadikan UMKM sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. UMKM yang maju akan memiliki korelasi yang positip pada penerimaan pajak.

Setiap Program yang dibuat oleh DJP tentu bertujuan untuk mencari target penerimaan pajak dengan cara yang paling baik dan diharapkan dengan program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dalam membangun negeri tercinta ini. Program BDS ini bisa dijadikan sebagai jembatan penghubung antara fiscus dan pelaku UMKM.

Fiskus dapat mengetahui usaha yang dilakukan UMKM dan masalah yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang konkret agar usahanya tetap berjalan. UMKM pun dapat mengenal fiscus lebih baik lagi dan tidak takut untuk berkonsultasi masalah apapun khususnya tentang perpajakan. Indonesia tidak dapat dibangun dari satu pihak saja, semua pihak harus turut aktif dalam membangun Indonesia khususnya dalam membayar pajak. (JP-Penulis Adalah Mahasiswa D3 Akuntansi Alih Program PKN STAN)

LEAVE A REPLY