Pilkada Serentak 2020, Bakal Calon Sebaiknya Pertimbangkan UU Pilkada Ini

0
101
Tiga Nama Bursa Cagub jambi Periode 2021-2026.

Pilkada 2020 Start September 2019

Jambipos, Jambi-KPU mulai merancang Peraturan KPU (PKPU) tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. KPU menyebut PKPU ini nantinya akan berdasarkan Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

“Iya sepanjang tidak diubah, maka kita masih gunakan undang-undang yang lama,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, baru-baru ini, seperti dilansir Detik.com.

Arief mengatakan, ada tidaknya perubahan terkait undang-undang tersebut tergantung dari pemerintah dan DPR. Namun, ia meminta agar revisi tidak dilakukan saat Pilkada telah berlangsung.

“Kalau itu tanya ke pembuat undangan-undang, apakah ada rencana merevisi UU kepala daerah. Tetapi saya ingin menekankan kalau memang ada hal-hal yang direvisi, jangan sampai tahapannya sudah dimulai undang-undangnya baru direvisi,” kata Arief.

Menurutnya, bila terdapat perubahan maka perlu dilakukan sebelum dimulainya tahapan Pilkada. Arief mengatakan, perubahan regulasi dapat mengubah tahapan penyelenggaraan.

“Jadi harus jauh sebelum itu (tahapan dimulai) supaya bisa segera, karena yang perlu tahu kalau regulasi itu berubah kan bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi peserta pemilu juga, termasuk masyarakat,” tuturnya.

Arief mengatakan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 akan berlangsung selama satu tahun. Tahapan penyelenggaraan Pilkada akan dimiulai pada bulan September 2019.

“Tahapan itu kalau kita hitung satu tahun, itu September 2019 akan dimulai tahapannya. Kita sekarang juga akan merancang, nanti KPU provinsi dan kabupaten/kota yang pilkada, di bulan September 2019 itu sudah mulai action sudah mulai melaksanakan tahapan,” jelas Arief.

Tetap Mengacu UU Nomor 10 Tahun 2016

Sementara Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan Pilkada tahun 2020 kemungkinan masih akan berlaku pada kebijakan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Namun bila nantinya ada usulan untuk dirubah, maka DPR sudah siap membahas ulang. Apalagi, ada beberapa usulan soal grand design untuk menyerentakkan Pilkada tahun 2020 seperti Pemilu serentak 2019.

“Kita tetap kebijakannya tetap UU 10 2016. Kecuali kalau ada pihak pemerintah mengajukan usulan perubahan, kalau ada, ya kita siap membahas,” kata Zainuddin, di kantor KPU RI, Jakarta Pusat baru-baru ini.

“(Namun perubahannya) seperti apa kita belum tahu, tapi untuk sementara pegangan kita UU 10 Tahun 2016. Belum ada perubahan apa-apa,” ujar dia.

Katanya, ia mengembalikan keputusan soal berubah atau tidaknya regulasi yang dipakai kepada jajaran pemerintahan. Bila jadi diubah, ia meminta agar pembahasannya dilaksanakan sesegera mungkin supaya jalannya Pilkada besok bisa berjalan mulus tanpa kendala di tengah jalan. Apalagi menurutnya penyelenggaraan Pilkada tak serumit pelaksanaan Pemilu.

UU Pilkada 2016

Pasal I-Beberapa ketentuan    dalam Lampiran Undang-Undang Nomor    1    Tahun    2015    tentang    Penetapan    Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  menjadi Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2015   Nomor   23.

Tambahan   Lembaran Negara   Republik Indonesia  Nomor  5656)  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun   2014   tentang   Pemilihan   Gubernur,   Bupati,   dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) diubah sebagai berikut:1.Ketentuan  Pasal  7  diubah  sehingga  berbunyi  sebagai berikut: Pasal 7(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang  sama  untuk  mencalonkan  diri  dan  dicalonkan sebagai  Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil  Gubernur, Calon  Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati,  serta  Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

(2) Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil  Gubernur,  Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan  Calon  Wakil  Walikotasebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  harus  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut:a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;b.setia  kepada  Pancasila,  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  cita-cita Proklamasi  Kemerdekaan  17  Agustus  1945,  dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;c.berpendidikan   paling   rendah   sekolah   lanjutan tingkat atas atau sederajat;d.dihapus;e.

4 -e.berusia   paling   rendah   30   (tiga   puluh)   tahun untuk    Calon    Gubernur    dan    Calon    Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;f.mampu  secara  jasmani,  rohani,  dan  bebas  dari penyalahgunaan   narkotika   berdasarkan   hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;

g.tidak   pernah   sebagai   terpidana   berdasarkan putusan   pengadilan   yang   telah   memperoleh kekuatan    hukum    tetap    atau    bagi    mantan terpidana    telah    secara    terbuka    dan    jujur mengemukakan    kepada    publik    bahwa    yang bersangkutan mantan terpidana;

h.tidak  sedang  dicabut  hak  pilihnya  berdasarkan putusan    pengadilanyang    telah    mempunyai kekuatan hukum tetap;

i.tidak  pernah  melakukan  perbuatan  tercela  yang dibuktikan   dengan   surat   keterangan   catatan kepolisian;

j.menyerahkan daftar kekayaan pribadi;k.tidak  sedang  memiliki  tanggungan  utang  secara perseorangan   dan/atau   secara   badan   hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

l.tidak    sedang    dinyatakan    pailit    berdasarkan putusan    pengadilan    yang    telah    mempunyai kekuatan hukum tetap;

m.memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  dan  memiliki laporan pajak pribadi;n.belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur,  Bupati,  Wakil  Bupati,  Walikota,  dan Wakil  Walikota  selama  2  (dua)  kali  masa  jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon   Wakil   Gubernur,   Calon   Bupati,   Calon Wakil  Bupati,  Calon  Walikota,  dan  Calon  Wakil Walikota;

o.belum  pernah  menjabat  sebagai  Gubernur  untuk calon   Wakil   Gubernur,   atau   Bupati/Walikota untuk  Calon  Wakil  Bupati/Calon  Wakil  Walikota pada daerah yang sama;p. berhenti. . .

-5 -p.berhenti  dari  jabatannya  bagi  Gubernur,  Wakil Gubernur,  Bupati,  Wakil  Bupati,  Walikota,  dan Wakil  Walikota  yang  mencalonkan  diri  di  daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

q.tidak    berstatus    sebagai    penjabat    Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;r.dihapus;

s.menyatakan   secara   tertulis   pengunduran   diri sebagai    anggota    Dewan    Perwakilan    Rakyat, anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,dan  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan    sebagai    pasangan    calon    peserta Pemilihan;

t.menyatakan   secara   tertulis   pengunduran   diri sebagai   anggota   Tentara   Nasional   Indonesia, Kepolisian    Negara    Republik    Indonesia,    dan Pegawai   Negeri   Sipil   serta Kepala   Desa atau sebutan  lain  sejak  ditetapkan  sebagai  pasangan calon peserta Pemilihan; danu.berhenti  dari  jabatan  pada  badan  usaha  milik negara  atau  badan  usaha  milik  daerah  sejak ditetapkan sebagai calon.(JP-Asenk Lee)

LEAVE A REPLY