HBB Desak Jokowi Tolak Kader Gerindra, PKS, PAN, Demokrat Masuk Kabinet

0
3393
Calon Presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo berpidato saat kampanye terbuka di Lhokseumawe, Aceh, Selasa (26/3/2019). Dalam kampanye yang dihadiri ribuan pendukung, parpol pengusung, dan para ulama, Jokowi menyatakan optimistis bersama masyarakat Aceh bisa memenangkan suara pada pemilihan presiden 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Rahmad/hp.

Tuntaskan Demua Kasus Makar dan Kejahatan Lainnya

Jambipos, Medan-DPP Horas Bangso Batak meminta kepada Presiden Jokowi , TKN dan Partai Koalisi pendukung Jokowi Makruf Amin agar menolak semua Kader dari Partai Gerindra , PKS , PAN dan Demokrat masuk dalam jajaran Kabinet Jokowi Ma’ruf Amin karena sebelumnya partai-partai tersebut adalah Partai Pengusung Prabowo Sandi dalam Pilpres 2019.

Demikian disampaikan Lamsiang Sitompul Ketua DPP Horas Bangso Batak menyikapi berita yang santer belakangan ini adanya wacana rekonsiliasi dengan harapan Partai yang tadinya pendukung Prabowo Sandi akan diberikan jatah Menteri dalam Kabinet Jokowi yang akan datang .

Hal ini tentu sesuatu yang sangat memalukan karena sebelumnya mereka mereka dan kader-kadernya sering menyerang Jokowi dengan fitnah yang sangat keji dan beberapa orang sampai di proses secara hukum antara lain : Eggi Sujana, Ahmad Dani, Ratna Sarumpaet, Jonru Ginting , Bahar Bin Smith dan beberapa orang lainnya .

Kalau atas nama rekonsiliasi akhirnya kader dari Partai tersebut menduduki jabatan di Kabinet Jokowi Maruf Amin tentu itu sangat memalukan bagaimana mungkin misalnya Fadli Zon, Fahri Hamzah, Mardani Ali Sera , Ferdinand Hutahaean dkk menjadi Menteri di Kabinet Jokowi, itu sama saja dengan mereka menjilat ludah sendiri.

Sementara di sisi lain bagi pendukung Jokowi Maruf Amin apabila sampai mereka masuk jadi menteri sama saja dengan tidak menghargai perjuangan para pendukung yang selama ini ikut difitnah dengan kata kata yang sangat keji, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa kalau itu terjadi sebaiknya Pilpres diulang karena pemilih Jokowi bukan saja karena melihat kinerja Presiden Jokowi tapi juga karena melihat kinerja dari para menterinya misalnya orang tertarik memilih Jokowi karena melihat Ibu Susi jadi Menteri seandainya Menterinya Ratna Sarumpaet tentu banyak yang tak milih Jokowi .

Seandainya masayarakat sudah tahu bahwa apabila menang maka Jokowi akan mengangkat Menteri Fadli Zon, Fahri Hamzah, Mardani Ali Sera, Ahmad Dani dll tentu banyak pemilih Jokowi akan kabur.

Harapan masyarakat Indonesia terhadap Jokowi adalah karena keyakinan bahwa Jokowi akan mengangkat para menteri yang mampu melaksanakan program Presiden Jokowi untuk kemajuan Bangsa Indonesia misalnya : Menteri PUPR, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan Susi Pudji Astuti dll.

Disisi lain bahwa pengangkatan Menteri jangan diartikan sebagai bagi-bagi jabatan karena jabatan menteri bukan sekedar kue yang dapat dibagi kepada kawan-kawan, sanak saudara , famili, kolega satu partai dan lain lain.

Jabatan Menteri haruslah dijabarkan sebagai tanggungjawab untuk memajukan Bangsa dan Negara karena tidak ada artinya seorang Presiden yang baik tapi Menterinya tak berkwalitas.

Disisi lain kondisi Bangsa Indonesia terkait dengan pilpres 2019 sudah berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena perpecahan dan kehancuran Bangsa Indonesia sudah di depan mata.

Dalam peristiwa kerusuhan 21-22 Mei 2019 kalau saja Polri dan TNI tidak sigap tidak menutup kemungkinan terjadi perang di Indonesia karena terbukti ada kelompok yang merencanakan dan melakukan makar dan pelakunya ditangkap oleh aparat Kepolisian .

Oleh karena itu kita tidak boleh lengah sehingga harus tetap diantisipasi potensi-potensi perpecahan Bangsa. Kita tidak boleh cepat merasa puas karena Jokowi sudah menang, kemenangan Jokowi harus dimaknai kemenangan Rakyat Indonesia melawan kelompok Radikalis, Pendukung Khilafah, Koruptor dan para penyebar kebencian dan berita hoaks .

Oleh karena itu semua kelompok pendukung Khilafah , Radikalis , Koruptor dan penyebar ujaran kebencian dan berita hoaks harus ditumpas sampai ke akar akarnya dan jangan sampai diberikan peluang masuk dalam pemerintahan dan nantinya menghimpun kekuatan untuk melawan Negara.

Dalam lima tahun kedepan pemerintahan Republik Indonesia harus bekerja keras untuk menumpas para pendukung Khilafah dan Radikalisme. Sebagaimana diketahui bahwa hampir semua elemen Bangsa Indonesia sudah terpapar paham radikalisme .

Bukan hanya masyarakat umum saja, beberapa Perguruan Tinggi Negeri, PNS, BUMN bahkan TNI sendiri pun sudah ikut terpapar radikalisme sehingga kalau tidak segera dibersihkan maka kebangkitan Paham Khilafah hanya menunggu waktu .

Tuntaskan semua Kasus Makar dan kejahatan lainnya.

Selanjutnya demi tegaknya hukum maka semua kasus makar dan tindak pidana lainnya yang disidik oleh Kepolisian haruslah dituntaskan beberapa kasus di antaranya antara lain Eggi Sujana, Kivlan Zein, Soenarko dan lain-lain .

Kalau kasus tersebut didiamkan oleh Polisi maka hal ini akan menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum dimana kasus yang sudah disidik dan tersangka sudah ditetapkan tapi prosesnya tidak berlanjut.

Hal ini dapat meruntuhkan wibawa hukum dimata masyarakat, jangan sampai timbul dugaan seakan – akan penegakan hukum itu hanya sebagai alat tawar menawar politik, maka dengan demikian prosesnya harus dituntaskan dalam waktu yang secapatnya tanpa pandang bulu siapapun pelakunya karena setiap orang sama kedudukannya didepan hukum.(JP-Rel/Lee)

LEAVE A REPLY