E-Voting, Solusi Pemilu yang Lebih Cepat dan Akurat

0
118
ILUSTRASI-Wakil Presiden RI Jusuf Kalla beserta istri melakukan pencoblosan di TPS 004 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2019) ( Foto: Beritasatu Photo/Uthan )

Oleh: Muhammad Sobri Fathullah

Jambipos-Beberapa tahun belakangan ini, kata ‘damai’ sudah tidak ada lagi dalam pemilu kita. Budaya masyarakat Indonesia  yang terkenal dengan keramahan dan cinta akan kedamaian seketika hilang hanya karena perselisihan di pemilu. Tak cukup hanya sampai disitu, ketika pemilu telah usai justru konflik yang terjadi malah makin menjadi. Mulai dari tuduhan pemilu curang, hingga adanya anggapan keberpihakan lembaga mandiri di salah satu paslon. Pemilu yang sejatinya merupakan ‘pesta rakyat’ justru malah menjadi penyebab munculnya konflik antar masyarakat.

Salah satu akar permasalahannya adalah sistem demokrasi kita yang masih manual di era digital ini. Pemungutan suara dengan cara konvensional ini membuat besarnya peluang dalam melakukan kecurangan. Lalu, apa solusi yang bisa kita lakukan agar hal ini tidak terulang di pemilu yang akan datang ? sebelumnya, mari kita lihat bagaimana sistem demokrasi berjalan di negara lain.

E-voting

Disaat negara kita tengah ribut mengenai hasil dan akurasi data hasil pemilu, negara-negara lain justru telah selangkah kedepan dengan sistem demokrasi pemilu mereka yang memanfaatkan e-voting dalam proses pemilunya. Salah satu contoh ialah Brazil, dimana mereka telah menggunakan mesin DRE yang telah diuji coba sejak tahun 1996 lalu.

Empat tahun setelahnya, mesin-mesin itu disebarluaskan untuk digunakan diseluruh wilayah Brazil. Hingga pada tahun 2018 lalu, pemerintah Brazil secara resmi menghentikan penggunaan surat suara dalam proses pemilihan umum mereka.

Bukan hanya Brazil, baru-baru ini Rusia menerapkan sistem e-voting dalam memilih pemimpin negaranya. Sistem yang dianut itu memungkinkan perhitungan hasil pemilu selesai dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Hal ini mengurangi peluang terciptanya kecurangan-kecurangan  yang muncul akibat dari rentang waktu antara dimulainya pemilu hingga pengumuman hasil pemilu tersebut.  Berbeda dengan Indonesia, sistem pemilu yang dilakukan Indonesia membutuhkan waktu sekitar sebulan setelah pemilu dilaksanakan.

Dalam lingkup Asia, India juga telah menggunakan e-voting sejak pemilu 1989. Sistem ini digunakan pertama kali untuk memilih anggota DPR, namun hanya ditetapkan di tiga negara bagian saja. Akibat dari keberhasilan ini, DPR pun mengesahkan undang-undang penggunaan e-voting dan pada pemilu 2004 dan 2009 sistem e-voting ini resmi digunakan dalam skala negara.

Di Indonesia sendiri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah membuat sistem e-voting yang dinilai mampu membuat hasil pemilu lebih cepat selesai. “Kami telah melakukan berbagai kajian dan mempraktekkan pemilihan umum secara elektronik pada 381 Pilkades, dimana secara hasil dan bukti pelaksanaan pemilu dengan e-voting hasinya bisa cepat keluar usai pemungutan suara” tutur Michael A. Purwadi, Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK-BPPT).  Kecepatan dalam perhitungan suara ini dapat meredam ketegangan di masyarakat akibat adanya jeda dari proses pemilihan hingga pengumuman hasil pemilu.

Selain itu, sistem ini juga dapat menghemat biaya dalam penyelenggaraan pemilu. Pierre Michel Chery, peneliti Haiti priorise mengungkapkan bahwa sistem e-voting dapat menghemat biaya hingga 1,2 miliar gourdes atau sekitar 250 miliar rupiah. bukan tidak mungkin hal tersebut dapat terjadi.

Pasalnya, sistem e-voting dilakukan dengan cara scanning e-KTP untuk otentifikasi pemilih. Setelah itu, pemilih menentukan hak pilihnya secara digital yang kemudian data tersebut langsung dikirimkan ke data senter. Hal ini membuat penyelenggara pemilu tidak perlu lagi untuk melakukan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara.

Dampak positif lain dari sistem e-voting adalah meminimalisir adanya kecurangan dari oknum-oknum tertentu. Scanning e-KTP yang dilakukan dapat menghindari adanya pemilih ganda ataupun Nomor Induk Kependudukan yang palsu.

Selain itu, dengan keseluruhan proses pemilu yang secara digital dan proses perhitungan yang dilakukan dengan otomatic system membuat data yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga meminimalisir perbuatan oknum-oknum yang keluar dari jalur. Hal ini dapat menjawab silang-sengkarut yang kita hadapi dalam setiap proses pemilu.

Indonesia harus berani dalam melakukan transformasi pemilu secara digital. Keuntungan yang dihasikan dalam sistem ini bisa kita manfaatkan untuk kemajuan sistem demokrasi kita. Kita semua tahu bahwa perubahan ini tidak dapat secara instan kita lakukan. Perlu adanya tahap-tahap yang harus kita lakukan dan perencanaan yang matang agar penggunaan sistem e-voting ini dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.tapi jika tidak kita lakukan dari sekarang , kapan lagi kita akan memulai. (JP-Penulis Adalah Mahasiswa Akuntansi DIII PKN STAN)

LEAVE A REPLY