Benarkah Kenaikan Upah Minimum Penyebab Pengangguran di Indonesia?

0
61
ILUSTRASI BANK INDONESIA

Oleh: Fiqih Karmelia Putri

Jambipos-Pengangguran merupakan masalah yang terus menjadi polemik di Indonesia. Terdapat berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran, salah satunya adalah standar upah minimum yang berlaku.

Standar upah minimum merupakan salah satu bahan perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian berpendapat bahwa standar upah minimum saat ini kurang memadai untuk mendukung kehidupan para pekerja, namun ada pula yang berpendapat bahwa standar upah minimum di Indonesia saat ini sudah cukup tinggi.

Di Indonesia, peraturan terkait upah minimum ditetapkan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Sektoral. Berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap wilayah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan upah minimum mereka sendiri baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya.

Para pekerja tentu mengharapkan penetapan upah minimum yang tinggi, sejalan dengan kecenderungan meningkatnya biaya hidup di Indonesia dari tahun ke tahun. Namun perlu diketahui, terdapat pula efek negatif yang dapat timbul jika standar upah minimum yang ditetapkan terlalu tinggi.

Bagi sebagian besar pekerja, upah minimum ini tidak berpengaruh, karena mereka menikmati upah di atas upah minimum. Bagi sebagian lainnya, terutama kalangan pekerja yang tidak terdidik dan kurang berpengalaman, upah minimum meningkatkan upah mereka di atas tingkat keseimbangannya secara ekonomi.

Karena itu, upah minimum mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan, yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran di kalangan angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman.

Di Indonesia, rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari BPS, rata-rata UMP Tahun 2017 naik sebesar 8,25 persen dari rata-rata UMP tahun 2016. Untuk tahun 2018, rata-rata UMP naik sebesar 8,71 persen dari rata-rata UMP tahun 2017.  Begitu pula di tahun 2019, rata-rata UMP naik sebesar 8,03 persen dari rata-rata UMP tahun 2018.

Tetapi tampaknya standar upah minimum bukan merupakan penyebab utama besarnya tingkat pengangguran di Indonesia. Jika dilihat dari statistiknya, persentase tingkat pengangguran terbuka di Indonesia untuk tingkat lulusan SMK justru lebih tinggi dibandingkan persentase tingkat pengangguran terbuka untuk tingkat lulusan SD yang dianggap termasuk ke dalam kategori angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman.

Angka pengangguran di Indonesia umumnya menurun dari tahun ke tahun, meskipun masih tergolong besar. Pada bulan Agustus 2016, terdapat 7,03 juta orang yang menganggur. Diantara pengangguran ini, sebesar 2,88 persen merupakan angkatan kerja tingkat lulusan SD, sedangkan sebesar 11,11 persen merupakan angkatan kerja tingkat lulusan SMK. Pada bulan Agustus 2017, terdapat 7,04 juta orang yang menganggur dimana sebesar 2,62 persen merupakan angkatan kerja tingkat lulusan SD, sedangkan sebesar 11,41 persen merupakan angkatan kerja tingkat lulusan SMK.

Pada bulan Agustus 2018, terdapat 7 juta orang yang menganggur dimana sebesar 2,43 persen merupakan angkatan kerja tingkat lulusan SD, sedangkan sebesar 11,24 persen merupakan angkatan kerja tingkat lulusan SMK. Hingga bulan Februari 2019, terdapat 6,82 juta orang yang menganggur. Diantara pengangguran ini, sebesar 2,65% merupakan angkatan kerja tingkat lulusan SD, sedangkan sebesar 8,63% merupakan angkatan kerja tingkat lulusan SMK.

Perbedaan yang cukup signifikan diantara persentase tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan SD dan lulusan SMK menunjukkan kecenderungan bahwa pengangguran di Indonesia bukan disebabkan oleh meningkatnya standar upah minimum, namun lebih dikarenakan alasan-alasan lain.

Diantara penyebab lain untuk besarnya tingkat pengangguran di Indonesia adalah kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian para pencari kerja dan kurangnya penyebaran informasi terkait dengan lapangan kerja yang tersedia.(JP-Penulis Adalah Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN).

LEAVE A REPLY