Perlunya Manajemen Subsidi Agar Negara Tidak Hancur

0
132
ILUSTRASI-SUBSIDI

Oleh: Nusroh Linnas

Jambipos-Kebijakan dicabutnya subsidi oleh pemerintah menuai pro-kontra di masyarakat. Pemerintah dianggap tidak mampu mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia. Rakyat semakin terpuruk karena tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka akibat dicabutnya subsidi khususnya BBM yang mengakibatkan semua harga barang pokok menjadi naik. Begitulah kira-kira pandangan yang beredar di masyarakat. Namun, apakah benar subsidi itu menguntungkan rakyat? Lantas kenapa pemerintah mencabut subsidi tersebut?

Rakyat Indonesia sudah pasti menginginkan pemerintahnya memberikan kebijakan yang mampu memakmurkan bangsanya. Mereka beranggapkan bahwa kebijakan subsidi adalah “kunci penyelamat” untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Lalu, apa yang salah dengan kebijakan subsidi? Sesungguhnya kebijakan subsidi dilandasi oleh niat baik untuk berpihak kepada rakyat. Namun, apakah niat baik akan menjamin hasilnya juga akan baik? Jawabannya TIDAK.

Venezuela, salah satu negara yang sangat kaya akan minyak bahkan lebih kaya dari Arab Saudi. Menurut laporan perusahaan minyak British Petroleum tahun 2014, Venezuela dinyatakan memiliki cadangan minyak bumi 297 milyar barel. Pada saat itu minyak merupakan komoditas berharga yang sangat tinggi, apalagi di daerah Timur Tengah sedang terjadi perang sehingga mengakibatkan turunnya supply minyak disana. Alhasil, Venezeula sebagai negara penghasil minyak mengambil kesempatan tersebut untuk mengambil keuntungan yang sangat besar.

Hingga pada tahun 2000-2013, Venezuela sempat dikenal sebagai “surga dunia”. Venezuela menerapkan kebijakan yang sangat fenomenal yaitu memberikan subsidi disegala aspek kehidupan masyakarat.

Harga bensin pun bahkan di Venezuela pada bulan Juni 2013 mencapai 1 sen USD per liter, atau sekitar Rp 140 per liter. Harga yang sangat murah bahkan lebih murah dari sebotol air minum. Berbanding terbalik dengan harga bensin di Indonesia yang mencapai Rp 7000 (Premium), Rp 7650 (Pertalite), Rp 9850 (Pertamax) pada bulan Juli 2019 sekarang. Kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Hugo Chavez itu kemudian memberikan subsidi perumahan, makanan, bahkan membangun 13,721 klinik kesehatan yang bisa diakses secara gratis oleh masyarakatnya yang ditanggung oleh negara melalui APBN yang berasal dari hasil produksi minyak bumi.

Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah terpencil, Chavez melakukan perekrutan besar-besaran di perusahaan produsen minyak bernama PDVSA dengan proses seleksi yang hanya sebagai formalitas saja.

Menurut Chavez, cara untuk menciptakan keadilan sosial adalah dengan mengendalikan semua kegiatan ekonomi di pemerintahan pusat. Maka dari itu Chavez melakukan kebijakan menasionalisasikan perusahaan-perusahaan swasta, baik dari skala besar maupun kecil. Bahkan toko-toko kecil milik rakyat kecil juga ikut diambil alih pemerintah. Akibatnya semua pegawai di sektor swasta yang telah dinasionalisasi akan digaji langsung oleh pemerintah atau dengan kata lain statusnya berubah menjadi PNS.

Semua kebijakan ekonomi tersebut terdengar bagus, bahkan angka kemiskinan turun dari 60% menjadi 30%. Venezuela benar-benar menjadi “surga dunia” bagi rakyatnya. Namun, sayangnya “surga dunia” itu tidak berlangsung abadi.

Kebijakan subsidi cukup efektif dalam jangka pendek tapi tidak untuk jangka panjang. Masalahnya adalah penghasilan negara hanya berasal dari satu sumber saja, yaitu penghasilan minyak bumi ke seluruh dunia. Hanya itu satu-satunya penghasilan pemerintah yang digunakan untuk menjaga kesetimbangan ekonominya. Sedangkan di negara lain, sumber pendapatan utamanya berasal pajak. Penghasilan itu malah digunakan untuk menjadi beban pemerintah untuk menggaji semua karyawan dan menjalankan perusahaannya.

Kebijakan subsidi tersebut tak diikuti dengan pengelolaan ekonomi dan manajemen sumber daya yang baik. Pemerintah hanya memperhatikan kesejahteraan masyarakat dengan landasan ideologi sosialisme.

Niat baik yang menjadi tujuan mereka tidak sejalan dengan langkah yang mereka ambil. Beberapa dari mereka yang pro pemerintah sekaligus berpandangan sosialis ditunjuk serta-merta untuk menjadi pengurus ekonomi negara itu, bahkan tanpa latar belakang pengetahuan ekonomi yang cukup.

Akibat dari kesalahan pengelolaan manajemen tersebut, pengeluaran Vanezuela membengkak, naik hingga 200%. Meskipun harga minyak sedang naik, anggaran negara tetap mengalami defisit. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja dengan berhutang negara lain.

Sebetulnya tidak ada yang salah dengan berhutang dengan negara lain asalkan bisa dialokasikan kepada sektor-sektor produktif sehingga pengembalian utangnya bisa terukur. Namun, utang tersebut malah dialokasikan untuk kebijakan subsidi yang digunakan untuk memanjakan rakyatnya.

Kondisi ini semakin parah setelah meninggalnya Hugo Chavez pada tahun 2013 yang kemudian diikuti turunnya harga minyak bumi pada tahun 2014. Harga minyak turun otomatis penghasilan negara turun drastis. Nicolas Maduro, penerus Hugo Chavez diharapkan mampu mengatasi kondisi ini. Maduro berusaha melakukan pinjaman pada negara lain untuk mengatasi defisit ini.

Namun, masalahnya harga minyak sedang turun-turunnya sehingga tidak satu pun negara yang mau memberikan pinjaman. Akibatnya Maduro terpaksa melakukan kebijakan lain yang sangat fatal, yaitu mencetak uang sebanyak-banyaknya yang mrngakibatkan hiperinflasi.

Hiperinflasi terus menghantui Venezuela, IMF memprediksi di akhir 2015, laju inflasi Venezuela mencapai 159%. Bloomberg Misery Index, yang mengukur tingkat kesengsaraan suatu negara dilihat dari outlook tingkat inflasi dan angka pengangguran, menyebutkan inflasi Venezuela diproyeksi mencapai 8.000.000 % pada 2019.

Masyarakat Venezuela semakin tidak percaya dengan pemerintahnya. Rakyat Venezuela melakukan demo besar-besaran untuk menuntut pemerintah. Menurut Ketua HAM PBB Michelle Bachelet, terdapat hampir 5.300 orang yang tewas sepanjang operasi tahun 2018 karena “menentang pemerintah” Venezuela.

Krisis ekonomi di sebuah negara apabila tidak mampu diatasi akan merembet ke permasalahan politik yang sangat mengerikan, bahkan mampu melumpuhkan suatu negara. Venezuela memberikan pelajaran tersebut kepada negara-negara lain. Venezuela memiliki niat yang sangat baik yaitu memakmurkan rakyatnya. Tetapi, karena manajemen ekonomi yang buruk akhirnya menghasilkan tujuan yang berbeda.

Pemerintah Indonesia mulai mengurangi subsidi untuk menghindari konflik yang kemungkinan terjadi di masa depan. Pemerintah memberikan kebijakan ekonomi dengan manajemen yang cukup matang seperti mencabut subsidi BBM dan menyalurkan dana APBN ke infrastruktur guna pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Hasilnya pun sudah mulai muncul seperti harga BBM di Papua sudah stabil seperti di Pulau Jawa.

Walaupun kebijakan ini sulit diterima oleh masyarakat karena kurangnya pengetahuan ilmu ekonomi dan terlalu lamanya rakyat dimanja oleh pemerintah sejak dulu. Bahkan tidak sedikit pula dari pihak oposisi yang terus menyerang pemerintah demi kepentingan politiknya tanpa memikirkan perekonomian bangsanya di masa depan.

Masyarakat sendiri pun masih rentan terkena hoax yang menyebabkan mereka terus menentang pemerintah. Kebijakan subsidi yang sangat banyak mungkin sangat membantu, tetapi bagi perekonomian nasional dalam jangka panjang hal itu sangat merugikan bagi negara. Kebijakan subsidi harus diikuti dengan manajemen yang baik.

Pengambilan keputusan pemimpin yang baik sangat diperlukan untuk masa depan bagi suatu negara. Kebijakan subsidi yang tidak diimbangi dengan pengelolaan ekonomi dan manajemen sumber daya yang baik akan membawa negara berbalik menjadi jalan menuju neraka bagi suatu negara.

Perlunya manajemen sumber daya manusia juga sangat menentukan bagi perekonomian jangka panjang bagi suatu negara. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu pengendalian baik dari forward, concurrent, ataupun feedback control bagi negara.(JP-Penulis Adalah Mahasiswa Program Studi D III Akuntansi 2018 Politeknik Keuangan Negara STAN)

LEAVE A REPLY