Dewan Pers Tunjuk Saman SPt Sebagai Perpanjangan Tangan di Jambi

0
152
Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun saat memberikan Sertifikat Ahli Pers kepada Saman SPt usai acara Workshop (diskusi-red) Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019, di Aston Hotel Jambi, Kamis (1/8/2019). Foto Asenk Lee Saragih

“Jangan Kriminalisasi Pers”

Jambipos, Jambi-Dewan Pers menunjuk Saman SPt sebagai perpanjangan tangan Dewan Pers di Provinsi Jambi guna menjembatani konflik delik pers di Jambi. Dengan berbagai pertimbangan penilaian Saman SPt bertanggungjawab untuk tidak ada kriminalisasi Pers di Provinsi Jambi.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun saat memberikan Sertifikat Ahli Pers kepada Saman SPt usai acara Workshop (diskusi-red) Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019, di Aston Hotel Jambi, Kamis (1/8/2019). Nara sumber pada Workshop ini adalah Hendry Chairudin Bangun, Hassanein Rais (Anggota Dewan Pers), Asnawi R MPd (Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Moderator Saman SPt. Sementara peserta Workshop para Jurnalis Cetak, Televisi, Radio, Siber dari berbagai organisasi Pers di Jambi.

Hadir pada kesempatan itu Ketua PWI Provinsi Jambi H Ridwan Agus DPT, Sekretaris PWI Provinsi Jambi Heri FR, Penasehat PWI Provinsi Jambi Muhtadi Putra Nusa, Pengurus SPS Sakti Alam Watir.

Menurut Hendry Chairudin Bangun, Dewan Pers telah menunjuk dan mengangkat satu orang Ahli Pers sebagai konsultan pihak yang bersengketa dengan delik pers di Provinsi Jambi.

Baca: Dewan Pers Adakan Workshop Pasca Pemilu 2019 dan Jelang Pilkada Serentak 2020

Baca: Dewan Pers Minta Polisi Jangan “Asal” Pidanakan Jurnalis

Untuk di Provinsi Jambi, Dewan Pers telah menunjuk Saman SPt sebagai Ahli Pers sebagai konsultan bagi pihak yang bersengketa dengan delik pers di daerah. “Ahli Pers ini merupakan konsultan Dewan Pers di daerah bagi yang bersengketa dengan pemberitaan media,” kata Hendry Chairudin Bangun.

Hendry Chairudin Bangun meminta Polisi di daerah untuk memahami  Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia yang membedakan penanganan perkara pers dengan perkara lain. Polisi juga diminta tidak asal memperkarakan wartawan terkait dengan delik pers (hasil karya Jurnalistik) dengan undang-undang Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

MoU Dewan Pers dengan Polri dalam upaya memperkuat jalinan kerjasama antara Pers dengan Polri ini ditandatangani pada hari Kamis 9 Februari 2012 bertepatan dengan Hari Pers Nasional Tahun 2012 di Jambi, antara pihak Dewan Pers diwakili oleh Ketua Dewan Pers, Prof Dr Bagir Manan SH MCL  sedangkan dari Polri oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs Timur Pradopo.

“Jika penyidik Polisi paham dengan MoU Dewan Pers dengan Polri tersebut, polisi sebelumnya menayakan delik pers ini ke Dewan Pers, tidak main BAP dengan menyeret wartawan ke UU ITE. Hal inilah yang banyak terjadi di daerah,” kata Hendry Chairudin Bangun.(JP-Asenk Lee Saragih)

 

LEAVE A REPLY