Ketika Dana Rp 28 Miliar Gagal Antisipasi Kebakaran Gambut di Jambi

0
190
ILUSTRASI-Kabut asap di jalan Lintas Timur Sumatera-Riau-Jambi-Sumsel, Jumat (13/9/2019). (Foto Istimewa)

Jambipos, Jambi- Ada sebuah lembaga dibuat oleh Pemerintah untuk menangani secara khusus soal gambut di Indonesia. Adalah Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG). Sebuah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. BRG dibentuk pada 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.

Badan Restorasi Gambut (BRG) pada Maret 2019 lalu telah menyiapkan dana sekitar Rp 28 miliar untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Jambi tahun 2019 ini.

Dana tersebut digunakan membangun sekat kanal dan sumur bor di kawasan-kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan gambut. Namun pada kenyataanya dana sebesar itu tak mampu mencegah dan menanggulangi semakin meluasnya kebakaran lahan gambut di Provinsi Jambi yang terjadi hingga Sabtu (14/9/2019).

“Jambi masih membutuhkan sekat kanal dan sumur bor untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut. Sekat kanal dibutuhkan menjaga kawasan gambut tidak sampai kering di musim kemarau. Sedangkan sumur bor penting menjadi sumber air untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut,” kata Kepala BRG Pusat, Nazir Foead di Jambi, Minggu (31/3/2019) lalu.

Menurut Nazir Foead, pihaknya terus melanjutkan pembangunan sekat kanal di kawasan hutan dan lahan gambut karena sekat kanal tersebut cukup berhasil mencegah peningkatan kebakaran hutan dan lahan gambut dua tahun terakhir.

Sekat kanal, kata Nazir Foead membuat hutan dan lahan gambut tetap basah kendati musim kemarau panjang. Dengan demikian kebakaran di kawasan hutan dan lahan gambut bisa dikurangi. Kemudian sumur bor sangat penting menjadi sumber air ketika terjadi kebakaran di hutan dan lahan gambut.

Dijelaskan, selam dua tahun terakhir, BRG dan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutlah) pusat dan daerah sudah membangun sekitar 434 sekat kanal di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan gambut di Jambi.

Sedangkan jumlah sumur bor yang dibangun di daerah itu selama dua tahun terakhir mencapai 329 unit. Sumur bor tersebut dilengkapi pompa air dan selang yang mampu menjangkau sejauh 200 meter.

“Sekat kanal dan sumur bor tersebut dibangun di tiga kabupaten yang memiliki luas hutan dan lahan gambut sekitar 900 ha, yakni Kabupaten Muarojambi, Tanjungabung Barat dan Tanjungjabung Timur,”katanya.

Desa Peduli Gambut

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Drs M Dianto saat membuka Lokalatih Pengembangan BUMDes dan Ekonomi Desa Peduli Gambut Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung 5-8 Agustus 2019 lalu tak berdampak signifikan dalam pencegahan kebakaran gambut di Jambi.

Saat itu M Dianto menyampaikan, Badan Restorasi Gambut menargetkan 2 juta hektar kawasan gambut yang terdegradasi di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Papua dipulihkan dalam kurun waktu 2016-2020.

“Oleh sebab itu, kita perlu mempertahankan kawasan gambut dan mendukung anggaran guna membentuk Badan Restorasi Gambut dengan kebijakan program pertanian, perikanan,peternakan, insentif untuk masyarakat yang berada di kawasan gambut,” jelasnya.

Anggaran besar yang digelontorkan guna menjaga dan memanfaatkan kawasan gambut bagi kehidupan masyarakat dibeberapa provinsi dengan pembuatan sekat kanal, bantuan sumur bor, bantuan ternak serta program peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dikawasan gambut.

Sementara Badan Restorasi Gambut (BRG) awal Agustus 2019 lalu tengah memeriksa seluruh sumur bor dan fasilitas infrastruktur pembasahan gambut (IPG) lainnya yang digunakan untuk pembasahan gambut dan penanganan kebakaran di lahan gambut. BRG ingin memastikan IPG yang dibangun sejak 2017 bisa berfungsi saat musim kemarau terjadi. “Saat ini kita sedang cek seluruh fasilitasnya, tanpa terkecuali,” tegas Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead.

Pihak BRG melakukan pengawasan lebih ketat dalam proses pembangunan maupun pemeliharaan sumur bor dan infrastruktur pembasahan gambut lain ke depannya. Nazir menyebutkan, BRG berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan restorasi gambut.

Kebakaran Gambut Meluas

Sedangkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) gambut di Provinsi Jambi masih terus meluas dan menyebarkan asap tebal. Karhutla gambut tersebut terjadi di Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim), Muarojambi dan Sarolangun. Pemadaman yang dilakukan melalui jalur darat dan udara tidak berhasil memadamkan kebakaran gambut tersebut.

Anggota DPRD Provinsi Jambi M Juber saat besuk Al Fikri,bocah warga Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi, harus menjalani perawatan intensif di RS Siloam Jambi, Jumat (13/9/2019). (Foto Istimewa)

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjabtim, Indra mengatakan, sedikitnya 225 hektare (ha) lahan gambut di daerah itu masih terbakar. Lokasi kebakaran gambut paling luas di Tanjabtim terdapat di Kecamatan Dendang dan Sadu.

“Pasukan gabungan pemadam kebakaran hutan dan lahan kewalahan memadamkan kebakaran lahan gambut karena api berada di bawah tanah. Kemudian sumber air di sekitar lokasi kebakaran juga sulit. Pemadaman melalui udara melalui water bombing (bom air) melalui udara juga tak berhasil memadamkan kebakaran gambut di daerah itu,” katanya di Muarasabak, Tanjabtim, Jambi, Rabu (11/9/2019).

Secara terpisah Kabid Kedaruratan BPBD Sarolangun, Yen Aswadi mengatakan, kebakaran lahan gambut di Desa Sungaiabang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun sudah tiga hari tidak bisa dipadamkan. Areal gambut yang terbakar di Kecamatan Sarolangun tersebut sudah mencapai 25 hektare.

“Pemadaman kebakaran lahan gambut di Desa Sungaiabang, Sarolangun masih terus dilakukan pasukan pemadam kebakaran hutan dan lahan gabungan dari BPBD, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran dan masyarakat. Namun karena lahan gambut kering, api cepat merambat di bawah gambut. Kemudian sumber air di lokasi kebakaran gambut juga sulit,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Jambi, Kolonel TNI (Arh) Elphis Rudi pada rapat penanggulangan karhutla di kantor Bupati Muarojambi, Rabu (11/9) mengatakan, meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Jambi banyak dipengaruhi sumber air yang sulit dan lokasi kebakaran berada di kawasan gambut. Kemudian pemadaman kebakaran hutan dan lahan di daerah itu juga kurang mendapat dukungan dari perusahaan – perusahaan yang lahannya turut terbakar.

“Pantauan kami di lapangan, beberapa perusahaan yang lahannya terbakar dan kebakaran berada di sekitar lahan mereka kurang mendukung pemadaman kebakaran. Hal tersebut terbukti dari temuan kami di lahan perusahaan. Peralatan pemadam kebakaran milik perusahaan teronggok di sekitar lokasi kebakaran. Namun personil pasukan pemadam kebakaran hutan dan lahan perusahaan tidak ada di lapangan,” katanya.

Siapkan Rumah Bebas Asap

Sementara Koordinator Simpul Jaringan Pantau Gambut Jambi, Feri Irawan meminta Gubernur Jambi H Fachrori Umar serta Bupati dan Walikota untuk menyediakan rumah aman kabut asap.

Hal itu penting menyusul bencana kabut asap saat ini telah menyelimuti berbagai daerah. Rumah aman ini diperuntukkan untuk ibu hamil dan balita.

“Rumah aman ini berbentuk tempat persinggahan ibu hamil, bayi dan anak anak untuk rumah bebas asap. Di dalam rumah aman ini disediakan oksigen bersih dan udara segar, serta menyediakan masker untuk dibagikan kepada masyarakat didaerah daerah yang terpapar asap, secara gratis” ujarnya.

Feri Irawan juga menuding pemerintah gagal mengantisipasi terjadinya karhutla, khususnya lahan gambut di Provinsi Jambi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga tak secara berkala melaporkan kondisi udara, padahal alat pengukur ISPU sudah ada.

“Harusnya DLH juga memberikan informasi terhadap kualitas udara setiap hari, agar masyarakat bisa wasapada,” katanya.

Tentang Badan Restorasi Gambut

Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. BRG dibentuk pada 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.

BRG bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan dengan daerah kerja adalah Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi situs Badan Restorasi Gambut di brg.go.id.(JP-Berbagaisumber/Asenk Lee)

LEAVE A REPLY