“Menggalang Potensi Wirausaha Desa Menuju Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial”

0
172
Radesman Saragih, S.Sos. (Foto Istimewa)

Oleh : Radesman Saragih, S.Sos.

Pendahuluan

Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial masih tetap menjadi salah satu persoalan pembangunan nasional yang belum bisa terselesaikan dengan tuntas. Berbagai terobosan sudah dilakukan pemerintah untuk meretas kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial sejak masa Orde Baru (Orba) hingga era reformasi. Namun masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial masih merebak di berbagai pelosok negeri ini. Hal tersebut tercermin dari masih tingginya angka kemiskinan dan banyaknya desa tertinggal di Indonesia.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2019 mencapai 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen dari total penduduk Indonesia. Sekitar 15,15 juta jiwa penduduk miskin tersebut terdapat di daerah pedesaan. Sedangkan penduduk miskin di perkotaan mencapai 9,99 juta jiwa.

Kemudian jumlah desa tertinggal di Indonesia juga masih cukup tinggi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Indonesia memiliki 122 daerah tertinggal. Daerah tertinggal tersebut yang tersebar di 24 provinsi. Berdasarkan data BPS, jumlah desa tertinggal di Indonesia hingga akhir tahun 2018 mencapai 14.461 desa atau  sekitar 19,17 persen dari 75.436 desa di Indonesia. Desa berkembang sekitar 55.369 desa (73,4 persen) dan desa mandiri hanya sekitar 5.606 desa (7,43 persen).

Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia tersebut tersebar di daerah-daerah tertinggal seperti Provinsi Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sebagian desa-desa tertinggal pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Penduduk miskin di Maluku dan Papua mencapai 20 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Sedangkan penduduk miskin di Jawa mencapai 12,72 juta orang.

Pemicu Kemiskinan

Kemiskinan yang menggelayut dalam kehidupan masyarakat Indonesia umumnya disebabkan ketidak-mampuan warga masyarakat memanfaatkan pembangunan untuk meningkatkan penghasilan akibat keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi dan keterbatasan akses ke sumber-sumber ekonomi, jasa dan  perdagangan. Penduduk pedesaan yang sebagian besar berpendidikan rendah tidak mampu mengelola dan mengembangkan usaha ekonomi produktif mereka untuk meningkatkan penghasilan.

Selain itu kemiskinan penduduk desa juga banyak disebabkan rendahnya akses atau kemampuan mereka untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan dan pembinaan di bidang usaha-usaha peningkatan ekonomi produktif. Kondisi demikian membuat kemampuan berusaha warga penduduk desa rendah.

Kemudian masyarakat desa di Indonesia juga banyak yang masih sulit membebaskan diri dari belenggu kemiskinan akibat ketertinggalan pembangunan infrastruktur di daerahnya, baik infratruktur jalan, pertanian dan perekonomian. Miskinnya sarana dan prasarana pertanian dan permodalan membuat warga masyarakat tidak bisa meningkatkan usaha tani mereka, sehingga mereka sulit membebaskan diri dari belenggu kemiskinan. Ketertinggalan pembangunan infrastruktur jalan membuat warga masyarakat desa atau petani sulit memasarkan hasil pertanian mereka.

Selama ini, pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan transportasi di Inondesia belum sepenuhnya mampu meretas kemiskinan dan kesenjangan sosial di daerah pedesaan karena pembangunan infrastruktur lebih berorientasi fisik atau proyek. Sedangkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat dan kewirausahaan kurang mendapat perhatian serius. Akibatnya pembangunan infrastruktur kurang bermanfaat mendongkrak penghasilan desa.

Ironisnya, keterbukaan akses jalan ke pedesaan dan peningkatan produksi pertanian sering lebih banyak dinikmati pedagang pengumpul atau tengkulak. Kalangan tengkulak sering menguasai tata niaga pertanian desa dengan menerapkan sistem ijon. Pedagang memberikan pinjaman kepada petani, sehingga setelah panen petani  terpaksa menjual hasil tani mereka kepada pedagang dengan harga murah.

Selain itu para petani di desa-desa terpencil juga kurang berdaya membendung dominasi para tengkulak dalam tata niaga hasil pertanian karena mereka tidak memiliki lembaga usaha ekonomi desa yang mampu menampung dan memasarkan hasil pertanian hingga ke pusat perdagangan di kota. Hal itu terjadi karena tidak adanya lembaga ekonomi desa yang memiliki manajamen yang baik, modal kuat dan sumber daya manusia yang terampil di bidang wirausaha.

Upaya Penanggulangan

Pananggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia memang terus dilakukan pemerintah di setiap orde pemerintahan, baik di masa Orba maupun masa reformasi.  Selama 32 tahun pemerintahan Orba sudah banyak dilakukan program penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pemerintah Indonesia di masa Orba menggulirkan Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) VI (1994/1995). Program itu dimaksudkan mempercepat penanggulangan kemiskinan di pedesaan melalui pembangunan infrastruktur, khususnya sarana dan prasarana jalan dan transportasi, pembangunan ekonomi desa dan pertanian.

Pemerintah Indonesia di masa Orba juga berupaya mengatasi kesulitan ekonomi petani dengan menghadirkan lembaga ekonomi rakyat, Koperasi Unit Desa (KUD). Namun lagi-lagi kehadiran KUD yang disebut-sebut soko guru perekonomian rakyat Indonesia tidak sepenuhnya mampu mengatasi kemiskinan masyarakat di desa-desa tertinggal.

Persoalannya KUD sering hanya dikelola pengurus yang kurang memiliki kemampuan manajemen usaha ekonomi rakyat. Kondisi demikian membuat KUD lebih sering hanya mendapatkan bantuan modal dari pemerintah tanpa memberikan hasil kepada masyarakat desa. Bahkan modal usaha KUD sering habis begitu saja lalu bubar. KUD tidak sepenuhnya mampu mengatasi kesulitan modal petani, meningkatkan produksi dan memasarkan hasil pertanian. Hal tersebut membuat warga masyarakat desa semakin kurang percaya terhadap KUD, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan petani yang diemban KUD tidak tercapai.

Frans Wiryanto Jomo dalam bukunya “Membangun Masyarakat” (1986, hal. 131) menyebutkan, sebagian besar masyarakat di pedesaan belum pernah menikmati hasil pengelolaan koperasi desa yang baik karena kegagalan – kegagalan pengelolaan koperasi di pedesaan. Mosi tidak percaya masyarakat terhadap koperasi tetap melekat di benak masyarakat desa karena koperasi sering hanya mendapatkan/meminta modal dari luar atau pemerintah namun tidak memberi jasa apa-apa kepada warga masyarakat desa. Hal tersebut disebabkan minimnya pengetahuan dan jiwa wirausaha para pengurus koperasi di desa.

Orientasi Sedekah

Di masa Orba, pemerintah juga melaksanakan program penanggulangan kmiskinan dan kesenjangan sosial hingga ke pedesaan melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahun 1996. Melalui program JPS, warga masyarakat miskin mendapatkan bantuan pangan dan permodalan. Namun program JPS tersebut juga tidak mampu maksimal mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Masalahnya bantuan pangan yang diberikan kepada warga miskin lebih bersifat sedekah daripada pemberdayaan.

Hal tersebut menjadikan warga miskin menjadi ketergantungan pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Kemudian bantuan dana usaha ekonomi produktif yang disalurkan kepada warga miskin melalui program JPS tidak bisa dikembangkan, sehingga modal usaha tersebut habis tanpa hasil. Alhasil, di penghujung pemerintahan Orba tahun 1998, angka kemiskinan di Indonesia tetap tinggi dan kesenjangan sosial tak teratasi.  Jumlah  penduduk  miskin  di Indonesia hingga akhir tahun 1998 mencapai 79,  4  juta  orang atau 40 persen dari total penduduk Indonesia saat itu. Sekitar 56,8  juta orang penduduk miskin tersebut di pedesaan dan 22,6  juta  di  perkotaan.

Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang yang digulirkan pemerintah di sejak awal era reformasi juga tak terlalu maksimal mengatasi masalah kemiskinan dan kesenangan sosial di Indeonesia. Program bantuan langsung tunai (BLT) dan beras untuk keluarga miskin (raskin) yang digulirkan pemerintah di era reformasi ternyata kurang efektif juga mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

BLT dan raskin yang terkesan lebih berorientasi sedekah ketimbang pemberdaayaan ekonomi rakyat cenderung meninabobokkan warga miskin. BLT dan raskin yang mereka terima membuat pola hidup warga miskin hanya mengharapkan bantuan untuk kebutuhan konsumtif. Setelah BLT dan raskin habis dibelanjakan dan dikonsumsi, warga miskin kembali menunggu bantuan BLT dan raskin berikutnya.

Terobosan Nawa Cita

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoba mengubah pola pembangunan nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Melalui program Nawa Cita (sembilan program) Pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla  melakukan berbagai terobosan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan melalui pembangunan desa dan perkuatan kemandirian ekonomi desa.

Program Nawa Cita yang dicanangkan untuk mempercepat pembangunan pedesaan dan pemerataan pembangunan, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong land reform (reformasi agrarian) dan program kepemilikan tanah seluas sembilan hektare. Selain itu ada juga upaya peningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Percepatan pembangunan desa diwujudkan dengan program bantuan pembangunan infratruktur desa melalui Alokai Dana Desa (ADD), pengembangan lembaga ekonomi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pembagian sertifikat tanah gratis.  Program ADD sebagai pengganti BLT yang digulirkan pemerintahan Jokowi  bertujuan meningkatkan pembangunan infrastuktur pedesaan, khususnya jalan untuk mendukung peningkatan ekonomi pedesaan desa.

Pembangunan infratruktur pedesaan melalui dana ADD dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat desa. Dengan demikian proyek pembangunan infratruktur yang menggunakan dana desa bisa dinikmati masyarakat desa. Kemudian ADD juga diharapkan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Pembangunan jalan dari desa-desa ke pusat pasar diharapkan bisa mempermudah masyarakat memasarkan hasil pertanian mereka, sehingga mereka tidak lagi dikuasai tengkulak.

Jumlah ADD yang dikucurkan pemerintah di masa pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla cukup besar. Total dana desa yang digelontorkan pemerintah sejak 2015 – 2019 sudah mencapai Rp 257 triliun. Melalui dana desa tersebut sekitar 191.600 kilometer (Km) jalan dan 1.000 meter jembatan di pedesaan berhasildibangun. Kemudian melalui dana desa tersebut berhasiljuga dibangun berbagai fasilitas ekonomi dan pertanian desa, yakni pasar desa sebanyak 8.983 unit, BUMDesa (37.830 unit), embung desa (4.175 unit), sarana irigasi (58.931 unit).

Namun dana desa yang telah diguyurkan pemerintah selama ini terkesan masih tetap lebih bersifat donasi kepada masyarakat miskin. Penggunaan dana desa untuk peningkatan kapasitas kewirausahaan di kalangan masyarakat desa atau petani belum begitu menonjol. Kondisi itu berpotensi membuat dana desa bisa mubazir, tak berdampak positif bagi penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial seperti nasib KUD dan JPS.

Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ervyn Kaffah menilai, sebagian besar dana desa memang berhasil dimanfaatkan membangun infrastruktur desa. Namun belum terbukti apakah penggunaan dana desa itu berkontribusi besar untuk mendongkrak perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana desa lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan konsumtif ketimbang usaha ekonomi profuktif. Hal itu nampak dari pemanfaatan dana desa untuk pembangunan kantor desa, sarana dan prasarana umum permukiman yang tidak terkait dengan peningkatan usaha ekonomi produktif.

Mengandalkan BUMDes

Salah satu program pemerintahan Jokwi – Jusuf Kalla yang berorientasi peningkatan usaha ekonomi produktif yang bisa diproyeksikan mengatasi kemiskinan dan pemerataan pembangunan, yaitu pembangunn Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). BUMDes yang lebih berorientasi pengembangan wirausaha di pedesaan ketimbang KUD diyakini memiliki potensi besar mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Keseriusan pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla mengembangkan BUMDEs sebagai lokomotif penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial ditandai dengan pemberlakuan Undang-undang (UU) RI Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa dan diatur dengan Peraturan Permenteri Pedesaan (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes.

Menurut kajian Kepala Tim Pengabdian Kepada Masyarakat ProgramMagister Ilmu Hukum  Pascasarjana Universitas Jambi (Unja), Prof. Dr.  Sukamto Satoto, SH, MH, BUMDes memiliki potensi besar dalam upaya percepatan peningkatan ekonomi desa, meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan BUMDes yang profesional bisa mamajukan ekonomi petani di pedesaan, menyediakan kebutuhan dasar masyarakat desa, pengembangan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal itu bisa dicapai dengan menggerakkan potensi ekonomi BUMDes dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset desa untuk kegiatan ekonomi, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan kerja sama usaha antar desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Potensi ekonomi BUMDEs tersebut bisa terwujud sebab BUMDEs didirikan atas inisiatif bersama pemerintah dan masyarakat desa.

Galang Wirausaha

Supaya BUMDEs benar-benar bisa diberdayakan mengatasi kemiskinan dan menanggulangani kesenjangan sosial, jiwa kewirausahaan di kalangan petani perlu ditingkatkan. Keterampilan mengelola usaha sesuai prinsip manajemen yang sehat penting dikuasai petani yang terlibat pengelolaan BUMDes agar mereka mampu membangun dan mengembangkan usaha ekonomi produktif secara mandiri. Kemampuan berwirausaha di tengah masyarakat desa atau petani juga penting membuat mereka dapat memperkuat daya saing usaha ekonomi produktif pedesaan menghadapi persaingan pasar.

Seperti pendapat Menteri Sosial, Agus Gumiwang, peningkatan daya saing usaha ekonomi produktif masyarakat sangat berperan meningatkan kesejahteraan rakyat dan mengatasi kesenjangan sosial. Hal tersebut terbukti dari semakin banyaknya Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di Indonesia yang telah memiliki usaha ekonomi produktif rumahan. Jumlah KPM PKH yang telah memiliki usaha rumahan hingga akhir 2018 mencapai 621.789 KK atau meningkat dibanding tahun 2017 sekitar 230.351 KK.

Pemberdayaan masyarakat di bidang wirausaha ini tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga pemberian kemampuan dan keterampial mengelola usaha ekonomi produkitif serta pemberian jiwa atau semangat kewirarusahaan. Pembekalan jiwa dan semangat kewirausahaan ini penting menghilangkan mentalitas hanya menerima bantuan modal usaha tanpa rasa tanggung jawab mengembangkan modal usaha tersebut.

Menghadapi persaingan ekonomi pasar bebas di era globalisasi ini sangat dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, semangat  dan jiwa wirausaha di kalangan kelompok-kelompok usaha rakyat. Untuk itu warga masyarkat desa yang telah terlibat dalam pengelolaan BUMDEs perlu mendapatkan pendidikan dan pembinaan keterampilan mengelola usaha secara profesional, yakni mengelola usaha dengan berorientasi pada pengembangan usaha secara mandiri untuk meningkatkan penghasilan warga masyarakat desa, bukan hanya membentuk usaha untuk mendapatkan modal bantuan pemerintah.

Untuk meningkatkan kapasitas wirausaha di kalangan masyarakat desa atau petani perlu dilakukan pelatihan – pelatihan kewirausahaan secara berkesinambungan dan menyeluruh atau terhadap segenap warga masyarakat desa. Baik warga masyarakat desa yang terliat dalam kepengurusan usaha ekonomi desa seperti BUMDes, KUD maupun kelompok usaha bersama (KUBE) maupun tidak. “Tanpa pendidikan yang tetap, usaha bersama di desa pasti tidak akan menghasilkan sukses yang besar atau malah akan gagal”. (Frans Wiryanto Jomo, “Membangun Masyarakat” (1986,  hal. 52).

Selain itu kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan perlu juga diberdayakan agar memiliki mitra usaha di pusat perdagangan perkotaan. Hal itu penting untuk mempermudah petani memasarkan dan meningkatkan daya saing hasil pertanian mereka. Tanpa peningkatan kapasitas kewirausahaan di kalangan masyarakat desa dan ekonomi lemah, program-progam penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang digagas pemerintah akan tetap sirna.*** (Dari berbagai sumber-Penulis alumni Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung dan kini bekerja sebagai Wartawan BeritaSatu.Com dan Harian Umum Suara Pembaruan di Provinsi Jambi)

LEAVE A REPLY