Dinas Pendidikan Jambi Tegur Kepala Sekolah yang Izinkan Siswa Ikut Demo

0
70
ILUSTRASI-Polisi terpaksa menembakkan gas air mata karena para demonstran memaksa masuk ke gedung DPRD Provinsi Jambi yang dijaga Polisi dan Sat Pol PP Provinsi Jambi. Akibat tembakan gas air mata tersebut, sejumlah demosntran mengalami iritasi mata. Juga ada jurnalis yang tengah meliput terkena dampak gas air mata tersebut. (IST)

Jambipos, Jambi– Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menegur kepala sekolah di Kota Jambi yang mengizinkan para siswanya ikut demonstrasi mahasiswa ke kantor Gubernur Jambi, Kamis (26/9/2019). Teguran tersebut diberikan sebab para siswa tersebut ikut demonstrasi pada jam belajar. Kemudian para siswa yang ikut demonstrasi mahasiswa juga akan diberikan sanksi.

“Kami sangat menyesalkan aksi demonstrasi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke kantor Gubernur Jambi. Demonstrasi siswa tersebut termasuk kelalaian kepala sekolah. Apalagi dari rombongan siswa yang unjuk rasa tersebut ditemukan dua buah bom molotov. Karena itu kami beri teguran kepada kepaa sekolah yang membiarkan siswanya demonstrasi. Selain itu seluruh siswa yang ikut demonstrasi juga kami beri sanksi,”kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jambi, Agus Heriyanto di Jambi, Kamis (26/9/2019).

Dijelaskan, sekitar 100 orang siswa dari beberapa SMA dan SMK di Kota Jambi mendatangi kantor Gubernur Jambi saat jam sekolah, Kamis (26/9/2019). Mereka hendak bergabung dengan rombongan demonstran dari mahasiswa Jambi yang telah lebih dulu berada di kantor Gubernur Jambi. Sebelum sempat bergabung dengan para mahasiswa, para siswa SMA/SMK tersebut langsung dihalau aparat keamanan.

Sementara itu, sekitar 500 orang mahasiswa yang melakukan demonstrasi ke kantor Gubernur Jambi, Kamis (26/9/2019) berasal dari kelompok Cipayung. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Jambi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan perusahaan perkebunan dan kehutanan yang lahannya terbakar.

“Kami juga mendesak DPRD Provinsi Jambi membuat peraturan daerah terkait karhutla yang memuat aturan agar perusahaan kehutanan dan perkebunan kelapa sawit yang lahannya terbakar tidak bisa mengelola lahan meraka selama empat tahun,”kata Rifki, seorang demonstran.

Selain masalah kebakaran hutan dan lahan, para mahasiswa Jambi juga menuntut agar aparat keamanan menangkap dan mengadili para pelaku pembakar hutan, termasuk pihak korporasi.

Selain itu para mahasiswa Jambi juga menyatakan menolak pasal-pasal problematis dalam Rencana Undang-undang (RUU) pertanahan yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agrarian. Kemudian mahasiwa Jambi menolak pasal-pasal yang bermasalah dalam Rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), mendesak pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual, menolak pasal-pasal problematic RUU ketenagakerjaan dan mendesak pemerintah mencabut draft UU KPK yang telah disahkan.(JP-SP)

LEAVE A REPLY