counter easy hit De Minimis Value, Aturan Baru Barang Kiriman Impor Untuk Meningkatkan Produktivitas Ekonomi - JambiPos.id

De Minimis Value, Aturan Baru Barang Kiriman Impor Untuk Meningkatkan Produktivitas Ekonomi

Jambipos-Tahun 2019, kegiatan e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan catatan dokumen impor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdapat 49,69 juta paket melalui barang kiriman datang dari luar negeri ke Indonesia. Jumlah ini naik sebesar 254% dibanding tahun 2018 dan 814% dibanding tahun 2017.

Hal ini tentu mengancam industri dalam negeri terutama komoditi sandang berupa tas, sepatu, dan tekstil. Para pelaku usaha menuntut pemerintah untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan menciptakan kesetaraan pelaku usaha baik pelaku usaha online maupun offline. Atas dorongan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya mengubah aturan terkait impor barang kiriman lewat e-commerce.

De Minimis Value

Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis) atas barang kiriman dari sebelumnya USD 75 menjadi USD 3 per kiriman (consignment note/CN) untuk bea masuk. Sedangkan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) diberlakukan normal. Penyesuaian ini mempertimbangkan nilai impor yang sering di-declare dalam pemberitahuan impor barang kiriman adalah USD 3,8 per CN. Pemerintah juga membuat rasionalisasi tarif dari semula total ± 27,5% – 37,5% (Bea Masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 10% dengan NPWP atau PPh 20% tanpa NPWP) menjadi ± 17,5% (Bea Masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 0%).

Penurunan batas nilai pembebasan bea masuk ini sebenarnya merevisi peraturan yang telah ada yaitu PMK nomor 112 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman. Jika pada pasal 13 PMK 112 menyatakan bahwa batas nilai pembebasan bea masuk adalah sebesar USD 75 maka pada aturan terbaru batas nilai pembebasan bea masuk adalah sebesar USD 3.

Pemerintah juga memperhatikan masukan khusus yang disampaikan oleh pengrajin dan produsen barang-barang yang banyak digemari dan banjir dari luar negeri yang mengakibatkan produk mereka tidak laku. Beberapa sentra pengrajin tas dan sepatu banyak yang gulung tikar dan hanya menjual produk dari luar negeri. Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah secara khusus membedakan tarif atas produk tas, sepatu dan tekstil sehingga khusus untuk tiga komoditi ini, tetap diberikan de minimis value untuk bea masuk sampai dengan USD 3 dan selebihnya diberikan tarif normal yaitu:

  • Bea Masuk untuk tas 15% – 20%, sepatu 25% – 30%, produk tekstil 15% – 25%.
  • PPN 10%
  • PPh 7,5% – 10%.

 Alasan Kebijakan

Kebijakan ini diambil untuk menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan antara hasil produksi dalam negeri yang produknya mayoritas berasal dari IKM dan dikenakan pajak dengan produk-produk impor melalui barang kiriman serta impor distributor melalui kargo umum yang masih banyak beredar di pasaran.

Dalam aturan terbaru ini pula, PPN sebesar 10% tetap dikenakan walaupun barang yang dikirim dibawah USD 3. Artinya PPN akan tetap dikenakan berapapun nilai barang impor. Jadi,  di satu sisi PPN akan dikenakan sedangkan disisi lain PPh tidak akan dikenakan kecuali atas 3 komoditi berdasarkan pertimbangan diatas.

Sesaat setelah dirilisnya aturan de minimis value, protes dan ungkapan kekecewaan dari masyarakat di media sosial, tidak dapat dihindari. Misalnya kalangan konsumen barang koleksi tertentu seperti merchandise tokoh atau film. Mereka mengaku melakukan kegiatan impor karena tidak ada perusahaan yang memproduksi atau mengimpor merchandise tersebut dalam skala besar untuk dijual di Indonesia.

Demi memuaskan keinginan pribadi, mereka rela menabung untuk dapat membeli barang-barang itu dari marketplace di luar negeri dan menunggu pengiriman yang cukup lama hingga barang sampai ke tangan mereka. Selain itu, ada juga kelompok masyarakat yang berjualan dengan teknik dropshipper atau reseller yang mensupply persediaan dagang lewat marketplace dari luar negeri.

Alasannya karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dan tentu saja keunikan yang dimiliki barang dari negara lain dapat menjadi faktor tingginya minat konsumsi pelanggan mereka. Berlakunya aturan de minimis value tentu akan menambah biaya perolehan barang-barang tersebut dan membebani pelaku impor ini.

Meski mengundang pro dan kontra, de minimis value diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pelaku industri lokal. Selain itu untuk meningkatkan akurasi nilai pabean, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga akan bekerjasama dengan marketplace untuk melakukan pertukaran data transaksi agar praktik under-invoicing semakin berkurang.(JP-Penulis Adalah Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN)

Recommended For You