counter easy hit Ini Jawaban Kepala Daerah di Jambi Terkait Pemeriksaan Kekayaan Oleh KPK - JambiPos.id

Ini Jawaban Kepala Daerah di Jambi Terkait Pemeriksaan Kekayaan Oleh KPK

Jambipos, Jambi–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan 14 kepala daerah di Jambi. Pemeriksaan  dilakukan selama 3 hari. Tim KPK ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) terhadap 14 orang penyelenggara negara di daerah Jambi.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangannya mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Gubernur Jambi itu sebagai upaya pencegahan korupsi. Pada prosesnya, KPK akan melakukan klarifikasi terhadap LHKPN 14 kepala daerah tersebut.

14 kepala daerah yang akan diperiksa LHKPN oleh KPK yakni Senin (4/3/2019) yakni 1. Adirozal (Bupati Kerinci), 2. Syahirsah (Bupati Batanghari), 3. Asafri Jaya Bakri (Wali Kota Sungaipenuh). Pada Selasa (5/3/2019) 4. Bambang Bayu Suseno (Wakil Bupati Muarojambi), 5. Sofia Joesoef (Wakil Bupati Batanghari), 6. Mashuri (Bupati Bungo), 7. Safrial (Bupati Tanjung Jabung Barat), 8. Masnah (Bupati Muarojambi) dan 9. Al Haris (Bupati Merangin).

Sedangkan pada Rabu 6 Maret 2019 yakni ada 10. Sukandar (Bupati Tebo), 11. Hilal Latif Badri (Wakil Bupati Sarolangun), 12. Abdul Khafidh (mantan Wakil Bupati Merangin), 13. Syarif Fasha (Wali Kota Jambi) dan 14. Zulhelmi (Wakil Wali Kota Sungaipenuh).

Berikut ini jawaban kepala daerah yang telah melakukan pemeriksaan oleh KPK saat ditanya wartawan.

Bupati Kerinci Periode 2019 –  2024 Adirozal : Adirozal mengaku hanya verifikasi. Adirozal diperiksa KPK terkait LHKPN Selasa siang, sekitar pukul 13.00 WIB di kantor Gubernur Jambi.

Adirozal dengan percaya diri mengatakan tidak ada persoalan terkait LHKPN yang menyangkut dirinya. Tak ada persoalan , untuk permasalahan di rekening (bank) juga tidak ada.

Bupati Batanghari, Syahirsah: Dia mengatakan telah menyiapkan data sesuai yang ada LHKPN. “Berkas nya sesuai dengan yang ada di laporan (LHKPN, red),” katanya, Senin (4/3/2019).

Ia juga menegaskan pemeriksaan tersebut hanya verivikasi atas berkas berkas yang telah di pegang KPK. “Hanya verivikasi saja,” katanya. Dirinya ditanya terkait dengan LHKPN yang baru dibuat untuk tahun terbaru.

Wakil Bupati Batanghari, Sofia Joesoef: Dia mengatakan kehadirannya untuk melakukan klarifikasi sesuai dengan permintaan KPK. “Biasa saja kita cuman mau klarifikasi, Insyaallah tidak ada apa apa,” kata Wakil Bupati Batanghari, Sofia Joesoef, Selasa (5/3/2019) sekira Pukul 8.30 WIB.  Sofia Joesoef, keluar dari ruang pemeriksaan KPK terkait dengan LHKPN dengan kepala tegak. Ia bahkan  mengatakan dirinya kaya. “Saya kaya, kan,” kata Sofia Fattah saat ditanya wartawan terkait jumlah harta kekayaannya, Selasa (5/3/2019). Sofia mengaku harta yang dimilikinya sebanyak Rp 6 miliar terdiri dari semua aset bergerak dan tidak bergerak. “Semua Rp 6 M dari semua aset di LHKP 2016 dan 2017,” sebutnya. Dia menegaskan pemeriksaan hanya klarifikasi LHKPN yang dilaporkan. “Ini kegiatan dua tahunan saja tidak lebih,” tutupnya.

Bupati Bungo, Masuri: Dia mengatakan dirinya diminta klarifikasi terkait sejumlah dokumen.”Ini klarifikasi dan bahan bahan yang di minta itu yang kita bawa,” kata Masuri. Ia mengaku ditanya soal penggunaan dan asal dana. “Ditanya soal yang kita laporkan, asal dana dari mana, digunakan untuk apa dan lainnya,” katanya, Selasa (5/3/219). Dia mengajukan pemeriksaan LHKPN sejak tahun 2017 dan 2018 yang dilaporkan setiap bulan Mei. “Yang dilaporkan setiap dua tahun itu yang ditanya,” katanya.

Wakil Bupati Batanghari, Bambang Bayu Suseno: Dia langsung masuk kedalam ruangan tanpa diketahui awak media. “Nanti per 31 Maret harus dilaporkan, saya sampaikan itu nanti didaerah,” katanya, Selasa (5/3/2019). BBS mengatakan KPK hanya mengklarifikasi terkait harga tanah dan kendaraan yang dimilikinya. “Misalnya harga tanah dulu dengan sekarang kan berubah, begitu juga kendaraan jadi harus diperbaiki,”ujarnya. Soal harta kekayaan ia menegaskan semua dapat di akses di website LHKP KPK.

Bupati Tanjung Jabung Barat Safrial: Dia memasuki ruang satu pemeriksaan. Tepatnya pada pukul 13.00 WIB. Safrial yang telah ditunggui dua ajudannya memilih bergegas masuk ke ruangan. “Ya hanya Verifikasi (LHKPN, red),”kata singkat.

Di hadapan sejumlah wartawan, Safrial pun mengungkapkan bahwa agenda kedatangannya mengenai klarifikasi soal harta kekayaan dirinya sebagai kepala daerah. Dirinya pun menjelaskan, bahwa hal pokok yang diklarifikasi oleh KPK kepada dirinya adalah soal transaksi dan sudah clear and clean.

Ditambahkan Safrial, sebelum dirinya menjabat sebagai kepala DAERAH, dirinya mempunyai aset pribadi aset tanah, atau perkebunan. Dirinya sebagai kepala daerah tentu wajib melaporkan soal harta kekayaan.

Dicontohkannya, kalau bertambah sumbernya dari mana, lalu kalau berkurang kemana harta itu. “Nah itu sudah saya berikan klarifikasi kepada KPK. Kalau soal aset tanah, atau perkebunan itu tidak masalah ya sama KPK, karena sudah lapor duluan,” ujarnya.

Sementara Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, menurut jadwal keterangan pers akan disampaikan Rabu (6/3/2019) sekira Pukul 10.00 WIB, di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi.

“Keterangan pers akan diberikan oleh  Pelaksana tugas Direktur PP LHKPN Syarief Hidayat, didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M. Dianto,” ujar Johansyah. (JP-Arm)

Recommended For You