counter easy hit Kebijakan Baru Barang Kiriman, Belanja Online Diperketat - JambiPos.id

Kebijakan Baru Barang Kiriman, Belanja Online Diperketat

Jambipos-Barang-barang high-end seperti baju dan sepatu branded, produk make up ‘luar’ sangat di gandrungi oleh para kaum milenial. Barang-barang yang hanya dijual di luar negeri tersebut dapat diperoleh dengan mudah karena e-commerce mempermudah generasi milenial untuk mengaksesnya dengan gratis dan terkadang diberi fasilitas gratis ongkos kirim kemana saja. Tak khayal jika generasi milenial bisa menghabiskan jutaan rupiah untuk berbelanja online.

Di Indonesia sendiri e-commerce sedang dalam masa pertumbuhan yang cukup pesat. Dilansir dari laman merchantmachine.co.uk untuk tahun 2019 pertumbuhan e-commerce Indonesia mencapai 78% dan ini tertinggi di seluruh dunia, dengan rata-rata setiap orang menghabiskan uang sebesar US$228 atau sekitar 3,19 Juta Rupiah (kurs $1 = Rp 14.000,-). Dan pastinya donator terbesarnya adalah generasi milenial.

Melihat fenomena ini, Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dengan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan upaya yang dinilai dapat meningkatkan pendapatan negara . Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru terkait barnag kiriman, yang mana peraturan tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan hidup e-commerce, apakah akan terus tumbuh atau malah akan mengalami penurunan.

Maksimal USD 3

Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, kebijakan yang akan diterapkan mulai tanggal 30 Januari 2020 ini melakukan penyesuaian nilai pembebebasan atas barang kiriman. Pembebasan yang sebelumnya adalah US$75 (sekitar Rp 1.050.000,-) sekarang hanya menjadi US$3 (sekitar RP42.000,-), namun tarif pajak penghasilan (PPh) menjadi 0% yang dari sebelumnya sebesar 10%.

Jadi jika kita membeli barang dari luar negeri harganya makin mahal atau malah murah karena pajak penghasilan yang dikenakan sebesar 0%?.

Berdasarkan peraturan tersebut dan skema contoh perhitungan pajak yang harus dibayarkan, yang telah dipublish oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui akun instagram resminya @beacukairi, perubahan yang cukup signifikan atas barang kiriman dengan nilai di atas US$3 secara otomatis akan dikenai Bea Masuk dan PPN dimana sebelumnya nilai di atas US$75 baru dikenai Bea Masuk dan pajak dalam rangka Impor. Dengan kata lain barang dengan kisaran harga US$4 s.d. US$75 (Rp. 56.000 s.d. Rp. 1.050.000) yang sebelumnya dibebaskan dari kewajiban membayar pajak menjadi dikenai Bea Masuk serta PPN.

Dilihat dari besaran nilai batasan tersebut, barang-barang yang coba dikendalikan oleh Pemerintah adalah barang-barang yang mampu diproduksi oleh UKM. Barang dalam range harga tersebut seperti alat elektronik mulai dari kipas portable, aksesoris smartphone sampai dengan mainan anak-anak, yang saat ini barang-barang tersebut banyak di dominasi produk dari Tiongkok. Tentu hal ini akan sangat didukung oleh pelaku UKM dalam negeri supaya produk mereka dapat bersaing dan dilirik oleh para milenial saat ini.

Lantas bagaimana dengan barang dengan harga diatas US$75?

Barang dengan kisaran harga diatas satu juta rupiah tersebut malah mendapatkan keringanan tarif PPh yang sebelumnya sebesar 10% untuk seseorang yang memiliki NPWP dan 20% untuk yang tidak memiliki NPWP menjadi 0%.  Hal tersebut tentunya dapat mempermurah harga barang yang dapat dibeli dari luar Negeri

Dilihat dari kacamata mikro ekonomi, dimana salah satu prinsipnya mengatakan bahwa manusia merespon terhadap insentif, maka dapat diperkirakan untuk barang dengan harga diatas US$75 yang sebelumnya wajib membayar PPh sebesar 10% menjadi 0% sehingga membuat harga barang lebih murah akan mengalami lonjakan permintaan.

Jadi apakah ini awal dari kemunduruan e-commerce atau malah awal dari kemajuan yang pesat?(JP-Penulis Adalah Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN)

Recommended For You