counter easy hit KPK Harap Kedua Capres Tawarkan Solusi Benahi Tata Kelola SDA - JambiPos.id

KPK Harap Kedua Capres Tawarkan Solusi Benahi Tata Kelola SDA

Jambipos, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan sumber daya alam (SDA) sebagai salah satu sektor yang menjadi fokus dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Selain merugikan keuangan negara, korupsi di sektor SDA juga merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat. Untuk itu, KPK berharap kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) memiliki fokus yang sama, yakni pembenahan tata kelola SDA.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, mengatakan, SDA merupakan aset terbesar bangsa Indonesia yang mesti dijaga. Syarif berharap dalam debat kedua Pilpres, kedua paslon dapat konsen memaparkan visi misi dan program masing-masing terkait persoalan tata kelola SDA di Indonesia.

Diketahui, debat kedua yang rencananya digelar pada 17 Februari 2019 bertemakan energi, pangan, SDA, dan lingkungan hidup.

“Kita sangat berharap bahwa presiden atau para capres itu memiliki konsen untuk perbaikan tata kelola di sumber daya alam,” kata Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Pakar hukum lingkungan ini menyatakan SDA merupakan aset penting bagi Indonesia dan sudah sepantasnya menjadi perhatian siapapun presiden yang terpilih kelak. Tak hanya menjaga kelangsungan lingkungan hidup, SDA Indonesia yang melimpah seharusnya dapat menyejahterakan masyarakat dengan menjadikannya sebagai sumber devisa dan penggerak ekonomi nasional.

“Mulai dari minyak dari batubara dari emas dari nikel dan ikan dan hutan dan kebun itu perlu sekali karena kalau digabung semuanya itu semua sumber ekonomi Indonesia yang paling tinggi,” katanya.

Ironisnya, Syarif mengungkapkan, banyak pejabat yang menjual murah SDA dan merusaknya demi kepentingan pribadi. Dari sekian banyak pejabat nakal, hanya sedikit yang sudah ditangkap dan terbukti melakukan korupsi terkait sektor SDA.

“Banyak sekali sumber daya alam di Indonesia dijual murah oleh pejabat. Dan ingat, yang ditangkap itu hanya sebagian kecil dan sebagian besar belum tertangkap,‎” katanya.

KPK saat ini, baru dapat memproses sekitar 20 pejabat yang melakukan korupsi di sektor SDA. Bahkan, KPK menemukan terdapat kasus yang merugikan negara lebih dari Rp 1,2 triliun.

“Lebih dari 20 pejabat diproses KPK terkait sektor kehutanan, ada beberapa kasus yang kerugian negaranya mencapai Rp1,2 triliun,” katanya.

Syarif membeberkan sejumlah pejabat yang telah dijerat KPK atas korupsi di sektor SDA. Salah satunya, perkara mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar dengan total kerugian negara Rp 1,2 triliun atas perkara korupsi yang melibatkan anggota DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Al Amin Nasution yang mengeluarkan izin lebih dari 100.000 hektare hutan di Kalimantan Timur atau kasus penyuapan kepada mantan Bupati Siak, Arwin AS.

Syarif juga menyebut kasus mantan Bupati Buol Amran Abdullah Batalipu yang menerima suap untuk memberikan izin perkebunan kepada Siti Hartati Murdaya selaku Direktur PT Hardaya Inti Plantation (HIP) atau PT Cipta Cakra Murdaya (CCM).

“Jadi, agak susah bagi kita untuk menjaga lingkungan Indonesia, SDA Indonesia, hutan Indonesia kalau orang-orang yang harusnya merawatnya itu tidak amanah,” tegasnya.(*)

Sumber: Suara Pembaruan

Recommended For You