counter easy hit Mencoba Internalisasi Eksternalitas BBM - JambiPos.id

Mencoba Internalisasi Eksternalitas BBM

Jambipos, Jakarta- Ibukota Indonesia, pernah mencatat rekor sebagai kota teratas penyandang kualitas udara terburuk di dunia. Yaa, di dunia. Berdasarkan data US Air Quality Index (AQI), Senin 23 September 2019 menunjukkan kualitas udara Jakarta berada pada angka 179 dengan parameter PM2,5 konsentrasi 110 µg/m³. Sebagai informasi, Air Quality Index (AQI) merupakan indeks yang digunakan AirVisual untuk menggambarkan tingkat polusi udara di suatu daerah.
AQI dihitung berdasarkan enam jenis polutan utama, yaitu PM 2,5, PM 10, karbon monoksida, asam belerang, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah. AQI mempunyai rentang nilai antara 0-500. Makin tinggi nilai AQI, artinya makin tinggi tingkat polusi udara di wilayah tersebut. Skor 0-5 berarti kualitas udara bagus, 51-100 berarti moderat, 101-150 tidak sehat bagi orang yang sensitif, 151-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, dan 301-500 ke atas berarti berbahaya.

Memang banyak faktor yang menjadi penyebab buruknya kualitas udara di Jakarta. Namun, utamanya adalah banyaknya kendaraan bermotor yang lalu lalang mengisi jalanan Ibukota. Data menunjukkan, hingga tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Jakarta hampir menyentuh angka 20.000. Bayangkan, dengan daratan seluas 661,52 km(termasuk Kepulauan Seribu), Jakarta setidaknya dijejali 30 kendaraan bermotor untuk setiap km2. Tentu merupakan angka yang tidak wajar.

Euro 4

Kendaraan bermotor di Jakarta hampir seluruhnya masih berbahan bakar BBM. Kendaraan hybrid atau bahkan listrik sangat jarang sekali ditemukan disini. Jika ada pun, itu adalah skuter mini yang hanya menampung satu orang saja. Kendaraan-kendaraan besar masih banyak bahkan seluruhnya merupakan kendaraan berbahan bakar minyak. Meski Pemerintah telah menerapkan kebijakan standar emisi Euro 4 pada tahun 2018.

Euro 4 merupakan rangkaian upaya yang diinisiasi oleh Uni Eropa untuk mengurangi emisi. Dimulai pada 1992, Uni Eropa mengeluarkan peraturan yang mewajibkan penggunaan katalis untuk mobil berbahan bakar bensin, yang kemudian disebut standar Euro 1.

Sejak saat itu, lima set standar telah ditetapkan Uni Eropa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas udara, yakni standar Euro 2 (1996), Euro 3 (2000), Euro 4 (2005), Euro 5 (2009), dan Euro 6 (2014). Standar emisi kendaraan bermotor di Eropa ini juga diadopsi oleh beberapa negara di dunia.

Indonesia termasuk negara yang sedikit terlambat dalam menerapkan standar emisi Euro 4. Dimana saat ini, negara-negara tetangga telah menganut Euro 4 atau bahkan yang lebih tinggi. Sebut saja China, dengan kemajuan teknologinya di berbagai bidang, China telah menerapkan standar emisi Euro 4 sejak tahun 2006, dan meningkatkannya menjadi Euro 5 pada 2009.

Singapura merupakan negara pertama yang mewajibkan Euro 4 di Asia Tenggara, yakni pada tahun 2006. Selanjutnya Thailand dan Filipina yang mewajibkan kendaraan bermotor menerapkan standar emisi Euro 4 sejak tahun 2012.

Pigouvian Tax

Penerapan standar emisi Euro 4 ini sebagai salah satu langkah Pemerintah demi mengurangi eksternalitas negatif yang ditimbulkan kendaraan berbahan bakar fosil. Sebenarnya, Pemerintah memiliki banyak opsi yang dapat dipertimbangkan.

Misalnya, dengan menerapkan Pigouvian Tax. Istilah yang dicetuskan seorang ekonom Inggris, yaitu Arthur C. Pigou. Dalam bukunya, The Economics of Welfare (1920), Pigou menganjurkan pengaturan tarif pajak pada polutan dengan besaran yang sama dengan tambahan kerusakan pada lingkungan dari setiap tambahan satu unit pencemaran.

Inilah yang kemudian menjadi penyambung upaya internalisasi eksternalitas melalui mekanisme pajak. Adanya pajak tersebut pada akhirnya akan menyebabkan struktur biaya meningkat dan diharapkan dapat mengoreksi jumlah kuantitas polusi yang dihasilkan. Secara teori, Pigouvian Tax akan memindahkan biaya kerusakan yang timbul ke struktur biaya pengguna. Dengan demikian, efisiensi tercapai dan kerusakan lingkungan dapat dikendalikan.

Indonesia sebenarnya telah menerapkan Pigouvian Tax sebagai salah satu upaya mengurangi emisi gas buang. Dalam Undang-undang nomor Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur pajak-pajak yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Salah satunya adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Jakarta sendiri telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai salah satu bentuk penerapan dari Pigouvian Tax. Namun, penerapan dan pelaksanaannya diperlukan beberapa aspek yang menjadi catatan perbaikan.

Salah satunya adalah pengaplikasian yang masih sedikit, sehingga kurang dirasakan efeknya bagi masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi dari Pemerintah seolah menjadi langkah yang berlawanan dengan penerapan Pigouvian Tax. Solar misalnya, Pemerintah memberikan potongan sebesar Rp2.000,- untuk setiap liter solar yang disalurkan.

Pemberian subsidi justru menyimpang dari tujuan awal, yakni untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Penerapan pajak seolah sia-sia dan kurang tegas. Alih-alih mengurangi penggunaan bahan bakar, Pemerintah justru mendorong masyarakat untuk menambah konsumsi bahan bakar dengan pemberian subsidi.

Perbaikan lainnya adalah dengan menyesuaikan besaran pajak dengan angka polusi yang dihasilkan. Hal ini dapat diterapkan dengan mempertimbangkan standar emisi kendaraan dan jumlah bahan bakar yang digunakan.

Pemerintah dapat menyesuaikan tarif dan menggolongkan kendaraan sesuai dengan standar emisi tertentu, misal Euro 1, Euro 2, Euro 3, dan Euro 4. Semakin rendah standar emisi kendaraan, semakin tinggi pajak yang dikenakan. Penyesuaian ini diharapkan mendorong masyarakat beralih dan menggunakan kendaraan dengan standar emisi yang tinggi.

Optimalisasi Kendaraan Listrik

Langkah berikutnya adalah dengan memaksimalkan kendaraan hybrid atau kendaraan listrik. Mendorong masyarakat untuk meninggalkan kendaraan berbahan bakar minyak, dan beralih kepada kendaraan listrik. Pemerintah dapat memberikan insentif guna mendorong daya beli masyarakat, misalnya dengan memberikan subsidi dan privilege bagi pengguna kendaraan listrik.

Pemberian subsidi pembelian, fasilitas bebas parkir, pembatasan ganjil-genap, penambahan pos-pos pengisian daya di tempat-tempat umum, dan lainnya. Pemberian subsidi pembelian dapat mereduksi timpangnya harga kendaraan (mobil) listrik dan konvensional,  mendorong masyarakat beralih kepada kendaraan listrik, dan tujuan utamanya adalah mengurangi bahkan menghilangkan eksternalitas negatif berupa emisi kendaraan bermotor.

Pemerintah telah membuka dengan menerbitkan Peraturan Presiden No 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa langkah percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diantaranya adalah melalui pemberian insentif dan penyediaan infrastruktur pengisian listrik.

Dalam sebuah kesempatan, Presiden menyampaikan bahwa pemberian insentif ini dapat berupa subsidi pembelian kendaraan (mobil) listrik dan parkir gratis. Beliau menekankan bahwa langkah ini dapat dimulai oleh DKI Jakarta sebagai pioner kebijakan ini. Dengan anggaran yang besar, DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan insentif untuk kendaraan listrik.

Indonesia sebenarnya bisa mencontoh negara lain dalam memberikan insentif ini. Misalnya di Amerika, beberapa negara bagian di negara pimpinan Donald Trump tersebut memberikan insentif yang bervariasi bagi pembeli mobil listrik. Kota terpadat Amerika, New York, menawarkan insentif berupa subsidi sebesar US$ 2.000 (sekitar Rp27 juta) dengan tambahan diskon 10% biaya tol.

Atau China, Pemerintah China sangat responsif terhadap kendaraan (mobil) ramah lingkungan. Pemerintah China menawarkan subsidi sebesar 50.000 yuan (sekitar Rp100 juta). Sempat menurunkan besaran subsidi, namun akhir Desember 2019, Cina mengumumkan akan memperpanjang subsidi atas pembelian kendaraan energi terbarukan, termasuk di dalamnya kendaraan listrik, hingga akhir 2020.

Regulasi menarik dari negara lain setidaknya dapat memicu Pemerintah Indonesia untuk mengikuti mereka. Selain tujuan utama yakni menginternalisasi eksternalitas penggunaan bahan bakar fosil, kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mendorong investasi pada industri kendaraan listrik di Indonesia. Peningkatan daya beli masyarakat yang sejalan dengan peningkatan produksi kendaraan listrik di Tanah Air.

Simpulan

Pada akhirnya, kewenangan berada ditangan Pemerintah. Dan sebagai masyarakat, hendaknya kita menunjukkan antusiasme berupa dukungan, dan kepatuhan terhadap kebijakan yang diterapkan. Apa artinya kebijakan tanpa kepatuhan. Kesadaran masyarakat senantiasa menjadi kelemahan penetapan kebijakan. Banyak dari kita yang masih “bodo amat” dan pada akhirnya menumpahkan kesalahan kepada Pemerintah yang dianggap gagal melakukan perubahan.

Sebagai tambahan, selain berperan dalam menetapkan kebijakan, Pemerintah berperan juga sebagai pioner. Pemerintah hendaknya menunjukkan penerapan kebijakan dapat dimulai dari mereka. Mulai menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas, misalnya.(JP-Penulis Adalah Mahasiswa D3 Khusus Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN)

Recommended For You