counter easy hitOmnibus Law Perpajakan Stimulus Membangkitkan Investasi - JambiPos.id

Omnibus Law Perpajakan Stimulus Membangkitkan Investasi

Jambipos-Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk yang besar dan sudah 74 tahun menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, namun sampai saat ini Indonesia masih belum dapat secara optimal memanfaatkan perekonomian (middle income trap). Karena seperti kita lihat Indonesia masih berada sebagai negara yang konsumtif daripada negara yang produktif akibat daya saing iklim investasi yang kurang bergairah. Penyebab utamanya adalah regulasi yang saling bertumpang-tindih dan berbelit.

Selama ini, regulasi mengenai investasi terutama untuk asing cukup alot dan telah banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan dan tersebar di berbagai kementerian dan juga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pengaturan-pengaturan yang tersebar ini dikarenakan adanya Peraturan Pemerinah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memperkenalkan adanya sistem Online Single Submission (OSS) di mana berbagai kementerian terkait akan mengatur lebih lanjut bagaimana proses integrasi kementerian tersebut dengan Lembaga OSS dalam mengurus perizinan.

Hal tersebut yang mendasari perlu ada upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menarik minat para investor agar kembali mau berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law terkait perpajakan yang akan dibahas di DPR Januari 2020 ini.

Banyak ragam Undang-Undang (UU) perpajakan di Indonesia semisal UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN & PPnBM), dan sebagainya. Ragam jenis pajak yang diatur di masing UU ini dianggap terlalu rumit, sehingga perlu dirancang suatu UU Omnibus Law yang menggabungkan beberapa aturan dengan substansi pengaturan yang berbeda menjadi satu kesatuan peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum.

Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Keuangan, RUU ini akan mengumpulkan seluruh fasilitas perpajakan dalam satu bagian. Termasuk di dalamnya adalah pengurangan dan pembebasan pajak penghasilan, tax holiday, super deduction untuk vokasi dan research and development, dan untuk perusahaan yang melakukan penanaman modal untuk kegiatan padat karya. Terdapat beberapa poin penting mengenai strategi pajak yang diatur di dalam RUU Omnibus Law ini.

Pertama, tarif PPh Badan akan diturunkan dari 25% menjadi 20% yang dilakukan secara bertahap, selain itu insentif diberikan bagi perusahaan yang baru go public, di mana tarif PPh Badan akan diturunkan lagi 3% dari tarif normal. Penurunan tarif ini berlaku selama 5 tahun setelah perusahaan tersebut go public. Dengan mengubah status perusahaan menjadi perusahaan terbuka, maka diharapkan banyak investor tertarik dengan perusahaan tersebut.

Kedua, pengenaan PPh atas Dividen dari dalam dan luar negeri dibebaskan dari pengenaan pajak.

Ketiga, penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan dari bunga dari dalam negeri yang diterima oleh SPLN yang dapat diturunkan dari tarif normal 20%.

Keempat, pengaturan sistem teritori dalam rangka penentuan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Wajib Pajak yang penghasilannya berasal dari luar negeri, baik berupa dividen ataupun penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri, tidak dikenakan pajak di Indonesia apabila penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia dan berasal dari perusahaan listed atau non listed. Penerapan sistem teritori dianggap mampu untuk mengatasi masalah keadilan (fairness) yang dialami Wajib Pajak.

Kelima, penentuan subjek pajak orang pribadi akan disesuaikan. Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun, sebelumnya masih dianggap SPDN karena merupakan Warga Negara Indonesia, sehingga time test tidak berlaku dan masih dikenakan PPh atas penghasilan mereka dari Indonesia. Sehingga penghasilan yang didapat dari luar Indonesia tidak dikenakan pajak di Indonesia hal ini dianggap lebih adil, karena atas penghasilan yang di dapat Warga Negara Asing yang merupakan SPDN ini sudah dikenakan pajak dari negara sumber.

Keenam, hak atas pengkreditan pajak masukan. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memperoleh bahan baku atau yang melakukan pembelian terkait usaha dari pihak bukan PKP dapat mengkreditkan pajak masukannya maksimal 80%. Termasuk pajak masukan dari SPT yang ditemukan dari hasil pemeriksaan yang tidak dapat diidentifikasi perusahaan asal pajak masukan tersebut/ pembelian tersebut dari perusahaan mana.

Ketujuh, pengubahan tarif sanksi administrasi dari yang semula flat rate 2% tiap bulan menjadi tarif bunga saat bulan berjalan. Sanksi ini dianggap adil karena disesuaikan dengan tingkat bunga yang berlaku.

Kedelapan, pengaturan ulang terkait imbalan bunga yang dibayarkan pemerintah. Tarif imbalan bunga tidak lagi flat rate 2% tiap bulan, tetapi juga mengikuti tingkat bunga yang berlaku untuk bulan berlangsung.

Dari beberapa poin di atas sangat jelas terlihat tawaran yang diberikan pemerintah diarahkan kepada para investor melalui penciptaan iklim yang kondusif dan menawarkan kemudahan serta tarif pajak yang bersaing dengan negara lain agar menanamkan modalnya di Indonesia, strategi ini sangatlah bagus mengingat kejadian hengkangnya 33 pabrik asal China pada 2019 lalu tidak ada satupun yang tertarik memilih Indonesia sebagai destinasi investasinya.

Hal ini sangat menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai bagaimana investasi bisa lewat begitu saja di depan mata karena peluang investasi berarti peluang juga pada terbukanya lebih banyak lapangan kerja dan penguatan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya Omnibus Law semoga menjadi jalan keluar untuk menggaet investor untuk masuk ke negeri kita Indonesia.(JP-Penulis Adalah Mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Alih Program PKN STAN)

 

 

 

 

Recommended For You

2 Comments

  1. Saya mengapresiasi artikel ini karna penulis cukup gamblang dalam menjelaskan detail dari RUU omnibus law, sehingga hal tersebut membuat pembaca yg notabene masih awam terhadap investasi dan pajak menjadi lebih paham. Setelah saya membaca artikel ini, saya menyadari bahwa ketertarikan investor lokal maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia masih rendah, akibat dari kerumitan regulasi yg ada. Padahal adanya investor dapat meningkatkan indeks perekonomian Indonesia, sehingga memang perlu adanya upaya-upaya untuk menarik investor lokal maupun asing. Harapan saya, semoga RUU Omnibus Low bisa segera direalisasikan, sehingga banyak investor lokal maupun asing yg tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, juga perlu adanya perhatian penuh pada investor asing, agar kedepan mereka tidak mengeksploitasi Indonesia karna merasa sudah berinvestasi ke Indonesia.

Comments are closed.