counter easy hit Penyediaan Barang Publik Oleh Swasta: Listrik - JambiPos.id

Penyediaan Barang Publik Oleh Swasta: Listrik

Jambipos-Indonesia dihadapkan berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan jaringan listrik khususnya di wilayah terpencil. Hal itu dibuktikan dengan rendahnya tingkat masyarakat dalam mengakses ketersediaan barang publik seperti jaringan listrik dibandingkan masyarakat yang tinggal di perkotaan.

Menurut ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival in consumption dan non-excludable, dimana non-rival in consumption berarti konsumsi atas barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya sedangkan non-excludable berarti semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut. Barang publik merupakan komoditas yang disediakan tanpa keuntungan dan umumnya disediakan oleh publik atau pemerintah.

Kebutuhan akan barang publik meningkat, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah populasi. Penyediaan barang publik oleh pemerintah mulai tidak mencukupi, sedangkan penyediaan barang publik melalui swasta mengalami keterbatasan karena pihak swasta berorientasi pada keuntungan.

Untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan jaringan listrik, dibutuhkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang baik dan diperlukan pembiayaan untuk mewujudkannya. Pada dasarnya pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah dalam membangun kesejahteraan rakyat tapi dengan kebutuhan yang sangat besar, pemerintah tidak sanggup mendanai semuanya.

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan jaringan listrik untuk masyarakat membuka peluang  bisnis bagi perusahaan swasta. Independent Power Producer (IPP) merupakan perusahaan produsen listrik yang dimiliki oleh swasta yang dibentuk oleh konsorsium untuk melakukan perjanjian Power Purchase Agreement (PPA) dengan pihak Perusahaan Listrik Negara.

Listrik yang dianggap sebagai sumber daya nasional membuat pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara mengupayakan dan mengambil keuntungan dari listrik. Pihak swasta, dalam hal ini IPP, diberikan peran sebagai penyedia tenaga listrik yang nantinya akan disewa oleh Perusahaan Listrik Negara untuk memenuhi kebutuhan listrik. Jadi, IPP menyediakan pembangkit listrik dan atas listrik yang dihasilkan akan dijual kepada Perusahaan Listrik Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak ada larangan keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sepanjang masih dalam batas-batas penguasaan negara yang berarti negara, yaitu pemerintah, masih memegang kendali terhadap keterlibatan pihak swasta dan dapat dilaksanakan oleh badan usaha swasta untuk kepentingan umum selama tidak hilang prinsip “dikuasai oleh negara”.

Selain itu, penguatan keterlibatan pihak swasta didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mempersilakan swasta untuk berperan dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Tentunya dalam penyediaan barang publik harus ada keselarasan pihak pemerintah dengan pihak swasta juga peran masyarakat agar mencapai tingkat efisiensi yang optimal. Perlu diketahui bahwa penyediaan barang publik oleh swasta membebani masyarakat dengan biaya yang relatif mahal.(JP-Penulis Adalah Mahasiswa Akuntansi Diploma Tiga Politeknik Keuangan Negara STAN)

Recommended For You