counter easy hit Sidang Gugatan YLKI Terhadap PDAM Tirta Mayang Jambi Ditunda - JambiPos.id

Sidang Gugatan YLKI Terhadap PDAM Tirta Mayang Jambi Ditunda

Jambipos, Jambi-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, Kamis (17/1/2019). Agenda sidang itu yakni gugatan terhadap PDAM Tirta Mayang Jambi terkait kenaikan tarif yang mencapai 100 persen. Sebanyak 16 pengacara mengawal YLKI dalam membela hak warga Kota Jambi yang diciderai PDAM. Namun sidang gugatan perdana itu ditunda akibat pihak tergugat Dirut PDAM Tirta Mayang dan Walikota Jambi mangkir. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada 29 Januari 2019.

Ketua YLKI Jambi, Ibnu Kholdun, kepada wartawan menyampaikan, gugatan perbuatan melawan hukum ini termasuk dalam ranah class action. Yakni, gugatan publik karena PDAM dinilai telah merugikan warga Kota Jambi sebagai konsumen PDAM Tirta Mayang (PDAM TM).

“Masyarakat sangat dirugikan dengan kenaikan tarif 100 persen oleh PDAM. Kita menduga ada perbuatan melawan hukum atas kebijakan PDAM ini. Gugatan kita dikawal 16 pengacara. Sebenarnya kalau dihimpun lebih banyak lagi, soalnya mereka (pengacara, red) kan konsumen PDAM yang dirugikan juga,” kata Ibnu Kholdun.

Disebutkan, pihak tergugat Dirut PDAM Tirta Mayang dan Walikota Jambi mangkir di sidang perdana gugatan YLKI Jambi.

“Hingga Pukul 13.30 WIB, Kamis dari agenda yang dijadwalkan Pagi Pukul 10.00 WIB. Karena pihak tergugat satu dan dua tidak hadir maka sidang dilanjutkan pada pekan depan tanggal 29 Januari 2019,” kata Hakim Ketua Persidangan PN Jambi, Edi Purnomo. Dia juga mengatakan tidak mengetahui alasan pihak tergugat mangkir di persidangan.

Sementara itu Ddirektur LSM 9 Jambi, Jamhuri mengatakan, ada penyalahgunaan kekuasaan untuk menutupi bobrok PDAM Kota Jambi.

“PDAM Tirta Mayang mencederai hati masyarakat. Kebijakan menaikan tarif 100 persen sangat merugikan masyarakat yang juga konsumen PDAM. Saya juga bahkan menduga adanya praktek abuse of pawer atau penyalahgunaan kekuasaan pada kebijakan PDAM Tirta Mayang Jambi demi melindungi kegagalan manajemen PDAM. Masyarakat yang dikorbankan bahkan mereka berani melanggar amanat Permendagri No 71 itu dengan memasang tarif lebih dari 7 persen. Artinya unsur melawan hukum sudah terpenuhi,” tegas Jamhuri.

Jamhuri menambahkan, pihak PDAM berdalil dengan Permendagri No 71, ia berharap agar Direksi PDAM Tirta Mayang Jambi belajar cara membaca peraturan tersebut.(JP-Lee)

Recommended For You