counter easy hit Sudah Saatnya Kah Kita Beralih ke Transportasi Umum? - JambiPos.id

Sudah Saatnya Kah Kita Beralih ke Transportasi Umum?

Jambipos-Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Jumlah Kendaraan Pribadi pada tahun 2017, adalah 128.523.861 unit, jumlah ini terdiri dari 15.493.068 unit Mobil dan 113.030 793 unit motor, jika kita tarik 5 tahun kebelakang tepatnya tahun 2012, jumlah total kendaraan pribadi di Indonesia saat itu berada dikisaran 94.373.324 unit, jumlah ini meningkat sekitar 48% dibanding tahun 2017.

Berdasarkan sumber BPS pula, jika kita bandingkan antara total persentase peningkatan kendaraan dengan persentase peningkatan panjang jalan ditahun yang sama, maka hasilnya akan terlihat kontras, berdasarkan data tersebut, ditunjukkan bahwa persentase peningkatan panjang jalan di Indonesia tahun 2012-2017 berada pada kisaran 7,45%, sedangkan untuk peningkatan jumlah kendaraan meningkat 48%. Ini baru data hingga tahun 2017, belum lagi data ter-update yang belum dipublikasikan oleh BPS, bukan tidak mungkin data baru tersebut akan menunjukkan kondisi yang lebih kontras lagi.

Kita mungkin bisa beranggapan, masalah diatas tidak akan terlalu berdampak signifikan bagi masyarakat yang tinggal di daerah. Namun, BPS sudah memprediksi bahwa ditahun 2035 nanti, persentase jumlah penduduk perkotaan sudah mencapai angka 66,6% dari jumlah total keseluruhan penduduk.

Kenapa terjadi demikian? menurut kami, kawasan perkotaan merupakan magnet bagi masyarakat untuk mencari penghidupan yang layak. Banyak dari mereka beranggapan, perkotaan menyediakan banyak lapangan pekerjaan dan menyediakan penghasilan yang lebih tinggi, meskipun faktanya tidak selalu demikian, tapi tetap saja Urbanisasi sulit dibendung.

Sebenarnya Urbanisasi tidak selalu berdampak negatif, urbanisasi juga memiliki  dampak positif  bagi masyarakat, seperti kebutuhan tenaga kerja perkotaan menjadi terpenuhi, ekonomi diperkotaan semakin menggeliat dan Indeks Pembangunan manusia (IPM) meningkat secara nasional, dan tentu saja dampak negatifnya dapat meningkatkan resiko banjir, meningkatkan angka kriminalitas, serta menimbulkan masalah kemacetan.

Hubungan antara pertambahan penduduk perkotaan selaras dengan pertambahan jumlah kendaraan pribadi, kenapa demikian? kita sudah membahas diawal bahwa masyarakat lebih menyukai kendaraan pribadi (terutama sepeda motor) dibanding menggunakan transportasi umum.

Hanya dalam kurun waktu 2012-2017 saja, jumlah kendaraan pribadi meningkat 18.657.469 unit, alasan yang mendasari masyarakat lebih menyukai kendaraan pribadi terutama  motor adalah karena dengan menggunakan motor, mereka dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh untuk sampai ke tempat tujuan.

Hal ini mempertegas bahwa mobilitas transportasi merupakan faktor utama masyarakat memilih kendaraan pribadi, satu lagi penggunaan sepeda motor dapat mengurangi biaya produksi masyarakat, biaya produksi disini adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk memperoleh penghasilan.

Selain itu, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, penghasilan masyarakat terutama perkotaan terus meningkat, peningkatan penghasilan dapat mendorong masyarakat untuk lebih konsumtif, karena mereka punya uang lebih akhirnya mudah saja bagi mereka untuk memiliki sepeda motor, imbasnya yah kemacetan. belum lagi di era digital sekarang sangat marak ojol yang memenuhi jalanan.

Perlu kita ketahui, Bank Dunia memproyeksikan kemacetan yang terjadi di kota-kota besar Indonesia menimbulkan kerugian paling sedikit US$ 4 miliar atau sekitar Rp 56 triliun (asumsi kurs Rp 14 ribu per dolar AS). Nilai tersebut setara dengan 0,5% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Ini baru eksternalitas dari segi biaya.

Belum lagi eksternalitas dari segi lingkungan, dari segi lingkungan lebih parah lagi, di kota-kota besar Indonesia, kontribusi gas buang kendaraaan bermotor roda dua adalah sumber polusi udara utama yang kontribusinya mencapai 60-70%.

Sementara, kontribusi gas buang dari cerobong asap industri hanya berkisar 10-15%, dan sisanya berasal dari sumber pembakaran lain; misalnya rumah tangga, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan lain-lain (BPLH DKI Jakarta, 2013).

Kemudian kami mengutip perkataan dari  Direktur Lalu Lintas dan Angkutan badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Karlo Manik , beliau mengatakan “untuk menanggapi laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta.

Kita tidak mungkin terus-terusan membangun jalan, yang ada Jakarta jadi jalan semua.”
menurut kami tanggapan beliau sudah sangat pas, mengingat tidak hanya di Jakarta saja yang memiliki kendala demikian, lahan di kota – kota lain pun sudah sangat terbatas untuk pembangunan jalan.

Sehingga pemerintah dirasa perlu memberikan solusi untuk menghadapi permasalahan ini mengingat ditahun 2035 nanti diprediksi masyarakat lebih banyak tinggal di perkotaan, menanggapi hal ini penulis memiliki beberapa solusi alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah:

  1. Memperbaiki kualitas pelayanan dan fasilitas angkutan umum. Untuk membuat masyarakat beralih pada angkutan umum, tentunya angkutan umum harus mampu bersaing dengan kendaraan pribadi, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menarik hati masyarakat supaya mau beralih kepada angkutan umum?, tentu fasilitas angkutan umum harus ditingkatkan, peningkatan bisa dalam bentuk menambah jumlah stasiun ataupun terminal, bisa juga dengan menambah jalur yang dilalui oleh angkutan umum, meningkatkan ketepatan waktu, mempersingkat waktu tempuh, memberikan kemudahan akses dengan memanfaatkan teknologi, memberikan suasana aman bagi masyarakat, menyediakan akomodasi bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus serta memberikan pelayanan ramah bagi semua masyarakat.
  2. Mensinergikan beberapa angkutan umum
    Salah satu alasan masyarakat malas menggunakan angkutan umum adalah karena terminal dan stasiun terlalu jauh dari rumah, sebenarnya hal ini bisa kita buatkan solusi, yaitu dengan cara men-sinergikan beberapa angkutan umum dengan angkutan umum lainnya, harapannya supaya masyarakat tidak perlu terlalu jauh berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan kerumah masing – masing.mereka cukup melanjutkan transportasi lain yang terintegrasi dengan moda transportasi utama.
  3. Menjadikan tempat tinggal karyawan/pegawai dekat dengan tempat kerja
    Mungkin hal ini terdengar mustahil, tetapi bukan tidak mungkin dimasa yang akan datang hal ini dapat terjadi, apalagi pergeseran gaya hidup generasi muda saat ini sangat fleksibel, mereka tidak terikat dengan tempat tinggal, mereka lebih luwes untuk berpindah – pindah, oleh karena itu perusahaan dan instansi terkait memiliki kesempatan emas memanfaatkan situasi ini yaitu dengan cara menyediakan perumahan untuk karyawan yang aksesnya dekat dengan tempat kerja mereka, harapannya supaya mereka tak perlu lagi menggunakan alat transportasi untuk menuju kantor atau tempat kerja.
  4. Meluaskan dan Menghijaukan Trotoar
    Alasan masyarakat malas menjadi pejalan kaki adalah karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa, akibatnya cuaca cenderung panas akhirnya masyarakat malas berjalan kaki, adapun solusinya, yaitu dengan cara menanam pepohonan yang rindang dan kokoh serta dengan meluaskan trotoar. selain itu fitur – fitur trotoar juga harus lengkap termasuk dapat mengakomodasi bagi penyandang disabilitas.
  5. Memberikan fasilitas bagi para pesepeda
    Pemerintah mungkin dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan sepeda sebagai alternatif transportasi, bagaimana caranya? pertama membuat jalur khusus bagi para pesepeda, jalur khusus tersebut baiknya tidak berdampingan dengan jalur kendaraan bermotor atau dapat juga dengan diberi pembatas jalur, kenapa perlu?, karena jika berdampingan, cenderung dapat membahayakan pesepeda, bisa saja kendaraan bermotor menyerobot jalur sepeda. selain jalur, fasilitas lain yang diperlukan adalah tempat parkir sepeda yang aman, ini sangat perlu, karena para pesepeda terkadang sering kebingungan untuk memarkir sepeda mereka dengan aman dan akhirnya malah menyebabkan mereka malas untuk berpergian dengan sepeda.
  6. Menaikkan retribusi parkir dan pajak untuk kendaraan pribadi
    Apabila semua fasilitas umum yang menunjang transportasi sudah sangat layak bagi masyarakat, barulah kita dapat mengenakan pajak terhadap kendaraan pribadi. Pajak dapat dikenakan terhadap biaya parkir ataupun kendaraan itu sendiri. Pajak yang dibebankan dapat dialokasikan pemerintah untuk membiayai fasilitas umum. Selain itu dengan adanya kenaikan pajak terkait , maka diharapkan masyarakat akan berfikir secara marginal, maksudnya masyarakat akan memikirkan bagaimana besaran untung rugi terhadap kedua pilihan tersebut antara transportasi umum dan kendaraan pribadi, harapannya masyarakat akan memilih transportasi umum sebagai prioritas. Untuk catatan, pajak sebagai reguleren, sebaiknya jangan dikenakan sebelum semua fasilitas transportasi umum layak bagi masyarakat, karena hal ini hanya akan membebani masyarakat, masyarakat dituntut untuk menggunakan transportasi umum, namun fasilitasnya belum layak.
  7. Memberikan Subsidi angkutan umum sesuai dengan penghasilan
    Harga angkutan yang murah menjadi alasan bagi penyedia jasa untuk menjelaskan kurangnya fasilitas angkutan dan pelayanan yang diberikan, mungkin di Indonesia ada beberapa perusahaan transportasi yang menggunakan skema kelas, yaitu Ekonomi, Eksekutif, dan Bisnis, namun biasanya skema tersebut hanya digunakan untuk moda transportasi yang jarak tempuhnya lumayan jauh, untuk transportasi dalam kota belum ada skema demikian, oleh karena itu, hal ini dapat kita terapkan, masyarakat yang mungkin penghasilannya kurang, dapat memperoleh kartu subsidi transportasi umum, supaya program tersebut tepat sasaran tentunya harus ada syarat yang diverifikasi, diharapkan verifikasi tersebut akurat dan tidak memakan waktu yang lama dalam pengurusannya. Program ini dapat terjadi hanya jika kebijakan kenaikan pajak parkir dan kendaraan bermotor sudah terlaksana, kalau belum, maka kebijakan ini akan sia – sia, karena masyarakat menengah keatas malah akan beralih ke kendaraan pribadi lagi.

Terkait dengan cara dalam menanggulangi masalah kemacetan diatas, kita jangan hanya melihat dari segi masyarakat saja, kita juga perlu melihat masalah ini secara keseluruhan. Kita harus mempertimbangkan akibat dari peralihan kebiasaan masyakat ke moda transportasi umum.

Pastinya kendaraan pribadi akan ditinggalkan, oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana dampaknya apabila penjualan kendaraan bermotor menurun, mungkin dampak terburuknya adalah perusahaan kendaraan bermotor akan gulung tikar.

Ujung – ujungnya masyarakat juga yang akan terdampak karena banyak karyawan yang di-PHK. Tidak cukup sampai disitu. Kita juga harus melihat dari sisi penyedia layanan transportasi, seperti ojek online.

Mereka juga harus kita pikirkan. Bagaimana nasib mereka apabila masyarakat sudah beralih pada angkutan umum. Jangan sampai mereka dirugikan, mereka yang selama ini mengais rezeki melalui GO-Jek dan Grab mungkin akan kehilangan pekerjaan.

Oleh karena itu pemerintah harus secepatnya memikirkan bagaimana solusi ini menjadi win-win solution, supaya sama – sama menguntungkan antara masyarakat dan perusahaan. Pada akhirnya semua keputusan memiliki pilihan (trade off) tentang apa yang harus dikorbankan, namun kita tidak boleh pesimis, kita harus yakin bahwa setiap masalah pasti ada solusinnya. (JP-Penulis Adalah Mahasiswa D3 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN)

Recommended For You